Jakarta – Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD, Minggu (4/1/2026). Partai tersebut berpendapat Pilkada harus tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pemilihan langsung memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan calon kepala daerah. Menurutnya, rakyat dapat menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber informasi.
“Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan,” katanya.
Said Iqbal menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi meningkatkan politik transaksional. “Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” ujarnya.
Ia menyebut Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan Reformasi. “Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” tegasnya.
Menanggapi anggapan Pilkada langsung berbiaya mahal, Said Iqbal menyatakan sumber biaya tinggi bukan pada mekanisme pemilihan, melainkan praktik politik uang. Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu terkait transparansi hasil suara.
Usulan tersebut mencakup penyampaian daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi kepada seluruh partai politik setelah penghitungan di TPS. “Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan,” kata Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
