Jakarta – Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen dapat menimbulkan implikasi politik serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hersubeno mengatakan optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pertumbuhan ekonomi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.
“Optimisme Menkeu Purbaya berdiri berseberangan dengan fakta penting. Bahkan saat ekonomi global relatif kondusif, Indonesia itu jarang menembus angka 6 persen secara berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir,” katanya dalam YouTube Hersubeno Point, Selasa (6/1/2026).
“Kalau target itu gagal, pertanyaan sekarang apa dampaknya bagi pemerintah Prabowo? Secara teknis melencengnya target pertumbuhan bukan kejahatan. Tapi secara politik ini menjadi persoalan serius,” tambahnya.
Hersubeno menyebutkan ekspektasi publik sudah terlanjur dinaikkan karena target 6 hingga 8 persen merupakan janji implisit bahwa pemerintahan Prabowo akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan kuat.
“Target 6 persen itu janji bahwa ekonomi akan tumbuh kuat, rakyat makmur, pengangguran turun. Tapi realitanya kan bertolak belakang dengan itu,” jelasnya.
Ia menilai kegagalan mencapai target tersebut berpotensi menggerus narasi keberhasilan awal pemerintahan, terutama di tengah kebutuhan dana besar untuk berbagai program unggulan seperti makan bergizi gratis, pangan, energi, dan program prioritas lainnya.
Hersubeno menambahkan jika pertumbuhan ekonomi meleset sementara belanja tetap tinggi, tekanan defisit dikhawatirkan berubah menjadi isu politik.
“Ini mungkin belum bisa disebut krisis, karena indikatornya belum ke sana. Tapi ekonomi yang memburuk lalu bertemu krisis politik, itu yang jauh lebih serius ya biasanya pemerintahan itu akan jatuh,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai sejauh ini indikator pemerintahan Prabowo masih relatif terkendali jika dikelola dengan tepat. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada optimisme berlebihan.
“Jangan selalu dengan optimisme. Kalau ekspektasi terlalu tinggi tapi realitas tidak ada, itu bisa memicu frustrasi publik dan berujung pada instabilitas,” pungkasnya.
