Jakarta – Praktisi hubungan internasional Dinna Prapto Raharja memperingatkan publik agar berhati-hati terhadap usulan Donald Trump membentuk Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya, inisiatif ini berbeda substansi dengan resolusi perdamaian PBB yang sebenarnya.
“Kalau kita bicara geopolitik, Dewan Perdamaian ini memang bagian dari dinamika global. Yang paling penting adalah kita harus jeli agar tidak terjebak narasi,” kata Dinna di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Dinna membandingkan usulan Trump dengan dua dokumen resmi PBB: Board of Peace dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 (November 2025) dan New York Declaration (Juli 2025). Kedua dokumen tersebut menekankan solusi dua negara dan pengakuan kedaulatan Palestina.
Namun ketika Trump mengangkat istilah Board of Peace di forum Davos, fokusnya berubah. “Trump membajak istilah Board of Peace. Ia mengambil elemen-elemen dari resolusi PBB untuk kepentingan politiknya sendiri,” ujar Dinna.
Dalam versi Trump yang ditegaskan Jared Kushner, pengambilan keputusan tidak lagi berpusat pada solusi dua negara. “Arahnya bukan lagi kedaulatan Palestina, tapi pembangunan properti: real estate, hotel mewah, dan proyek ekonomi,” jelasnya.
Dinna menyebut inisiatif Trump lebih tepat disebut ‘Board of Property’ ketimbang Dewan Perdamaian. Hal ini kontras dengan New York Declaration yang menekankan pengakuan kedaulatan Palestina, dukungan Liga Arab, dan penguatan kapasitas teknokrat Palestina.
“Tanpa keadilan, tanpa pengakuan kedaulatan, dan tanpa komitmen pada solusi dua negara, Dewan Perdamaian berisiko hanya menjadi nama indah bagi proyek politik dan ekonomi pihak tertentu,” tutup Dinna.
Latar Belakang:
Konflik Israel-Palestina telah berlangsung puluhan tahun dengan berbagai upaya perdamaian internasional. PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 2803 (November 2025) dan New York Declaration (Juli 2025) menetapkan kerangka perdamaian berbasis solusi dua negara—pengakuan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel.
Donald Trump, yang kembali menjabat sebagai Presiden AS sejak Januari 2025, memiliki rekam jejak kebijakan pro-Israel yang kuat. Pada masa jabatan pertamanya (2017-2021), Trump memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem dan meluncurkan “Deal of the Century” yang ditolak Palestina karena dianggap mengabaikan hak-hak mereka.
Usulan Dewan Perdamaian Gaza yang disampaikan Trump di forum Davos menuai kontroversi karena dinilai menggeser fokus dari kedaulatan politik ke pembangunan ekonomi, dengan keterlibatan Jared Kushner—menantu Trump yang juga arsitek kebijakan Timur Tengah era pemerintahan sebelumnya.
