Jakarta – Kondisi perpolitikan Indonesia pada 2026 diprediksi akan ditentukan oleh stabilitas ekonomi dan konsistensi penegakan hukum. Tanpa perbaikan signifikan di kedua bidang tersebut, situasi politik berpotensi memanas.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai terdapat sejumlah faktor yang akan memengaruhi politik tahun depan. Pertama, ketidakpastian politik yang meliputi wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh DPRD, usulan koalisi permanen dari Partai Golkar, isu hubungan Prabowo-Gibran, serta polemik ijazah.
Kedua, penegakan hukum yang menjadi sorotan, termasuk pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru per 2 Januari 2026 yang menuai polemik. Selain itu, muncul persepsi intervensi presiden terhadap putusan pengadilan dalam kasus Hasto Kristiyanto, Tom Lembong, dan Ira Puspadewi, serta maraknya rehabilitasi atau amnesti yang membingungkan publik.
“Jadi, hal-hal seperti ini yang menjadi catatan bukan saja ekonomi, tapi juga kondisi hukum dengan peraturan-peraturan baru yang akan memengaruhi perpolitikan di Indonesia,” kata Hendri kepada RMOL, Selasa (9/12/2025).
Dari sisi ekonomi, Hendri menyoroti tidak terjadinya trickle down effect dari 1 persen orang terkaya karena uang mereka mengalir ke saham dan emas, bukan sektor riil. Sementara itu, daya beli masyarakat anjlok, PHK merebak, dan ketergantungan negara pada utang meningkat.
Kondisi tersebut diperparah oleh komunikasi pejabat yang kerap tidak berempati, dampak bencana alam di berbagai daerah, serta keraguan terhadap keberhasilan program prioritas pemerintah.
“Memang pejabat pemerintah boleh saja bermedsos, tapi harus mementingkan 3 hal yaitu ber-empati, sincere (tulus), dan berdampak, sehingga menunjukkan bahwa bermedsos tak hanya sekedar pencitraan,” ujarnya.
Hendri juga menyebut prediksi pertumbuhan ekonomi mendekati nol persen pada kuartal ketiga 2026 serta reshuffle kabinet yang dinanti publik untuk memastikan meritokrasi menteri.
“Reshuffle ini masih ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat, dan memang semuanya menjadi ranah presiden, tapi tetap ditunggu perbaikan-perbaikan punggawa kabinet karena ada kaitannya dengan perbaikan ekonomi dan pelaksanaan supremasi hukum,” jelasnya.
Meski demikian, Hendri menilai Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perbaikan kondisi negara. Namun, ia meminta pemerintah segera menjawab kegelisahan rakyat dengan program nyata yang langsung berdampak.
“Saya percaya niat baik Pak Prabowo untuk memperbaiki Indonesia dan saya yakin bahwa beliau bisa. Hanya saja pertanyaan-pertanyaan di masyarakat harus bisa segera dijawab dan digelontorkan program-program yang memang langsung memiliki dampak,” tutupnya.
