Batam – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengungkapkan kekhawatiran terhadap lonjakan harga gas industri yang mencapai US$13 hingga US$16,5 per MMBTU. Kenaikan ini dinilai mengancam daya saing investasi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.
Rafki mengatakan, kenaikan harga gas telah meningkatkan biaya produksi perusahaan. Perusahaan di Batam juga harus menanggung kenaikan tarif listrik PLN Batam yang turut dipicu tingginya biaya gas untuk pembangkit.
“Kenaikan harga gas telah menaikkan biaya produksi perusahaan. Tidak berhenti di situ, perusahaan di Batam juga harus menanggung kenaikan tarif listrik PLN Batam yang turut dipicu tingginya biaya gas untuk pembangkit,” kata Rafki, Rabu (14/1/2026).
Rafki menegaskan tekanan ini sangat mengganggu arus kas perusahaan dan menyulitkan efisiensi operasional. Jika tidak segera diatasi, Batam berisiko kehilangan daya tarik dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara yang menawarkan biaya energi lebih kompetitif.
“Dalam jangka panjang, daya saing Batam akan menurun. Investor bisa berpikir Batam sudah tidak kompetitif dibanding negara tetangga yang harga gas dan listriknya jauh lebih murah,” ujarnya.
Lonjakan harga gas terjadi sejak 2024 akibat penurunan pasokan gas bumi dari sumur-sumur di Sumatera. Hal ini memaksa PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mengandalkan impor Liquefied Natural Gas (LNG).
Kenaikan harga gas juga berdampak pada masyarakat luas. Kelangkaan LPG 3 kilogram yang memicu antrean panjang serta lonjakan harga di tingkat pengecer dalam beberapa bulan terakhir menjadi indikasi masalah ketahanan energi di Batam.
Apindo mendesak pemerintah mempercepat langkah konkret, terutama dalam mengaktifkan jalur gas Natuna-Batam. Kebijakan yang mengutamakan pasokan gas untuk domestik daripada ekspor juga diminta menjadi prioritas.
“Jalur gas dari Natuna ke Batam harus segera diaktifkan. Skenario terburuknya, investor bisa hengkang kalau mereka rasakan Batam sudah tidak kompetitif lagi secara operasional,” tegas Rafki.
Pemerintah tengah mendorong pengembangan Jaringan Gas (Jargas) rumah tangga dan merencanakan pembangunan pipa gas dari Natuna, namun solusi tersebut dianggap belum mampu meredam gejolak dalam jangka pendek.
