Penulis: Bowo

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menunggu Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait rehabilitasi terhadap mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi serta dua mantan direksi lainnya. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan pihaknya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada ketiga mantan pejabat ASDP tersebut. “Kami sampai saat ini masih menunggu surat keputusannya,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa malam, 25 November 2025. Asep menjelaskan, setelah Keppres diterima, KPK akan memproses surat tersebut sesuai mekanisme internal. Pimpinan KPK kemudian akan menerbitkan surat keputusan…

Read More

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Presiden memimpin Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara virtual bersama jajaran TNI dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Rapat digelar untuk menilai perkembangan pembangunan fasilitas KDKMP di berbagai wilayah serta memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI. Program tersebut diarahkan untuk mempercepat penyediaan pusat distribusi kebutuhan dasar dan fasilitas ekonomi lokal di desa maupun kelurahan. Dalam arahannya, Presiden Prabowo meminta sinergi…

Read More

Jakarta – Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan langkah Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, Selasa (25/11/2025). Presiden memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Eddy menilai kebijakan ini membuktikan Presiden mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat. “Beliau mendengarkan aspirasi dan dinamika opini publik yang berkembang di masyarakat, dikaji dengan seksama dan kemudian memberikan keputusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Eddy kepada wartawan. Wakil Ketua Umum PAN ini menilai langkah Prabowo menjadi pendekatan baru dalam upaya memenuhi rasa…

Read More

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan rehabilitasi kepada tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Keputusan diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/11/2025). “Terhadap perkara 68 Pidsus/TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut,” kata Dasco. Proses Pengkajian Selama Seminggu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan proses rehabilitasi bergulir setelah adanya aspirasi…

Read More

Jakarta – Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan KPK tidak dapat mengintervensi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dan dua direktur ASDP lainnya, Selasa (25/11/2025) malam. Tanak menjelaskan bila ditinjau dari aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia, peraturan tertinggi adalah UUD 1945. Dalam Pasal 14 UUD 1945, Presiden diberi hak untuk memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. “Serta memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR RI,” katanya. Tanak menyebut hak prerogatif presiden tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain karena kekuasaan tersebut diberikan langsung oleh UUD…

Read More

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi untuk tiga mantan petinggi PT ASDP Indonesia Ferry, yakni Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, Selasa (25/11/2025). Keputusan diumumkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai rapat dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta. Dasco menjelaskan DPR menerima banyak aspirasi terkait kasus ASDP yang bergulir sejak Juli 2024. Aspirasi ditindaklanjuti dengan permintaan kepada komisi terkait untuk mengkaji perkara Nomor 68/Pid.Sus/PPK/2025/PN Jakpus. Setelah proses komunikasi panjang, Presiden menyetujui pemberian hak rehabilitasi. “Terhadap perkara 68 Pidsus/TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi,…

Read More

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengintensifkan penagihan terhadap 201 wajib pajak (WP) penunggak terbesar dengan total potensi tagihan sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa hingga 20 November 2025, DJP telah berhasil mengumpulkan Rp11,48 triliun dari 104 WP yang mulai membayar atau mencicil kewajibannya. Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa para penunggak pajak besar dengan putusan hukum inkrah akan tetap ditagih. DJP menerapkan tiga strategi penagihan, yakni penagihan aktif kepada WP dan penanggung pajak, sinergi dengan aparat penegak hukum serta lembaga keuangan,…

Read More

Jakarta – Ekonom Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menilai langkah hukum terhadap para pihak yang menuding adanya dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo berpotensi menimbulkan dampak balik. Penilaian itu disampaikan Anthony menanggapi penetapan tersangka terhadap Roy Suryo dan tujuh orang lainnya oleh Polda Metro Jaya. “Ini upaya terakhir dari Jokowi. Yang ternyata juga sulit, karena ini akan menjadi bumerang bagi dirinya,” ujar Anthony melalui kanal Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Selasa (25/11/2025). Anthony mengaitkan proses hukum tersebut dengan sengketa informasi mengenai keaslian ijazah Jokowi yang tengah berlangsung di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sengketa itu diajukan oleh pemohon…

Read More

Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan tujuh anggota Komisi Yudisial (KY) untuk masa jabatan 2025–2030 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Sebelum pengesahan, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana menyampaikan laporan hasil uji kelayakan terhadap tujuh calon anggota KY. Mereka adalah F. Willem Saija, Setyawan Hartono, Anita Kadir, Desmihardi, Andi Muhammad Asrun, Abdul Chair Ramadhan, dan Abhan. Usai laporan disampaikan, pimpinan rapat yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan seluruh peserta sidang. Seluruh fraksi menyatakan setuju. Dengan keputusan tersebut, ketujuh nama itu…

Read More

Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-9 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Ketua Panitia Khusus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Muhammad Endipat Wijaya, menyampaikan bahwa pembahasan bersama pemerintah telah menghasilkan sejumlah kesepakatan substansial. RUU tersebut terdiri atas delapan bab dan 63 pasal dengan beberapa penyempurnaan redaksional yang dituangkan dalam daftar inventaris masalah. Usai laporan Pansus, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan anggota dewan untuk pengesahan RUU tersebut. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju. UU Pengelolaan Ruang Udara diharapkan menjadi landasan hukum bagi pengaturan kegiatan di wilayah…

Read More