Penulis: Redaksi

Integritas moral menjadi hal yang penting dimiliki oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, dalam proses rekrutmen hakim aspek integritas harus menjadi penilaian yang utama. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga dalam Rapat Kerja dengan Ketua Komisi Yudisial (KY). Ia mengkritik metode rekrutmen hakim agung yang diterapkan oleh KY yang dinilai terlalu mekanistis dan tidak menyentuh integritas moral calon hakim. “Bahkan KY ini dalam rangka rekrutmen selalu mengedepankan seolah-olah mencari hakim itu kayak mencari tenaga kerja di perusahaan, karyawan. Pakai assessment profile-lah, menghitung-hitung angka-lah,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Padahal menurutnya, yang dibutuhkan…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan perlunya strategi jangka panjang untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah derasnya arus transisi energi global. Komisi XII mencatat tren penurunan kinerja hulu migas yang tercermin dari tidak tercapainya target lifting dalam APBN pada 2023 dan 2024. Namun, capaian positif di semester I tahun 2025 dengan produksi mencapai 602 ribu BOPD dari target 605 ribu BOPD dinilai sebagai sinyal optimisme menuju target produksi 1 juta barel per hari pada 2030. “Capaian ini menunjukkan bahwa peluang Indonesia untuk mewujudkan produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN), Badan POM, dan Kementerian Kesehatan membangun sistem pengaduan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara langsung terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, keterlibatan publik menjadi kunci keberhasilan program MBG yang sedang dijalankan pemerintah. “Saya berharap BGN bersama Badan POM dan Kemenkes bisa membuat tempat pengaduan berbasis web atau aplikasi real-time. Kalau ada guru atau orang tua yang menemukan makanan tidak layak, bisa langsung difoto, diunggah, dan dapat segera diverifikasi,” Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM…

Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias. Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar. Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini. Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora…

Belum sejahteranya hakim di Indonesia masih menjadi isu yang telah lama disuarakan. Di daerah masih banyak hakim yang kurang sejahtera, hal tersebut terlihat dari kesenjangan antara tanggung jawab profesi yang besar dengan pendapatan dan fasilitas yang dianggap tidak memadai. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta Komisi Yudisial (KY) untuk lebih aktif menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kesejahteraan para hakim, terutama yang bertugas di daerah. Dorongan ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dengan Ketua KY, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Ïa pun menyinggung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial Pasal 20…

Anggota Komisi IX DPR RI Gamal secara tegas mendorong pembentukan Undang-Undang (UU) Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini dilontarkan menyusul tingginya insiden kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG, serta perlunya kerangka regulasi yang kuat untuk menjamin kualitas dan keberlangsungan program tersebut di masa depan. “Pada kesempatan yang mulia ini, Saya mengusulkan ya untuk bagaimana kita mendorong ada undang-undang makan bergizi gratis. Kenapa? tentu kita berharap ya, walaupun kepemimpinan Pak Prabowo 5-10 tahun ke depan berganti kepada kepemimpinan lain, dengan adanya regulasi, maka program makan bergizi gratis ini akan mampu bertahan bahkan 3-4-5 dekade ke depan,”ujarnya dalam rapat kerja…

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan, Senin (29/9/2025). Dipimpin Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, rombongan meninjau langsung inovasi pertanian di lahan rawa yang dikembangkan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Balai Riset dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lahan Rawa, Banjarbaru. Dalam kunjungan ini, Komisi IV menekankan pentingnya hilirisasi produk dan pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Turut hadir dalam diskusi strategis tersebut Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Badan Pangan Nasional, pejabat eselon I Kementerian Pertanian, serta perwakilan BUMN pangan seperti Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, dan Id Food. Sturman…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi Direktorat Polairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Universitas Sriwijaya yang berhasil mengolah eceng gondok menjadi pupuk organik. Ia menilai langkah ini bukan sekadar inovasi, tetapi solusi ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif murah bagi petani di seluruh Indonesia. “Saya mengapresiasi inovasi pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk organik yang dilakukan Ditpolairud Polda Sumsel, dengan menggandeng Universitas Sriwijaya dalam menguji temuan tersebut,” ujar Rajiv sebagaimana dikutip liputanbatam.com/, di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Rajiv mengungkapkan, penggunaan pupuk kimia untuk satu hektar tanaman jagung dapat mencapai Rp5,9 juta. Dengan pupuk organik berbahan eceng gondok, petani berpotensi menghemat hingga…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada liputanbatam.com/, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur dan inovasi di Kepulauan Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam. Menurutnya, daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang membutuhkan dukungan interkoneksi agar bisa ikut tumbuh. “Infrastruktur masih terkonsentrasi di Batam. Daerah lain belum terkoneksi dengan baik. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar pembangunan lebih merata,” kata Dede Yusuf kepada liputanbatam.com/, di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025). Ia juga menekankan pentingnya inovasi sebagai motor pembangunan dan investasi. “Kalau kita tidak berinovasi, negara lain akan melakukannya, dan aliran dana justru masuk ke mereka. Inovasi itu bisa…