Jakarta – Belasan Warga Negara (WN) China dilaporkan melakukan penyerangan terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar).
Terkait insiden tersebut, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menyatakan bahwa TNI harus dapat mempertahankan diri dalam situasi serupa. Ia juga menekankan perlunya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk melakukan pengawasan administrasi terhadap WN China yang terlibat.
“Sebab masuknya para WNA (Warga Negara Asing) di Indonesia untuk garda terdepan dan mensortir adalah Kementerian Imipas terutama imigrasi,” ujar Hari pada Minggu (21/12/2025).
Menurut Hari, keberadaan WN China yang signifikan di Indonesia terkait dengan posisi China sebagai salah satu investor terbesar di berbagai sektor, termasuk hilirisasi mineral, industri baterai kendaraan listrik, infrastruktur, dan energi baru terbarukan.
Hari menambahkan bahwa pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, China memperoleh kemudahan untuk berinvestasi di Indonesia.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun Kementerian Imipas terkait tindak lanjut dari insiden penyerangan tersebut.
