Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam membentuk tim task force untuk mengkaji ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air bersih dengan PT Moya Indonesia menyusul maraknya gangguan suplai air di sejumlah wilayah Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait menyatakan pembentukan tim merupakan hasil rapat pimpinan yang dipimpin Kepala BP Batam Amasakar Achmad. Tim diketuai Denny Tondano, dengan Iyus Rusmana sebagai Wakil Ketua I dan Fesly Abadi Paranoan sebagai Wakil Ketua II.
“Kami sepakat membentuk tim task force untuk mengkaji kembali PKS dengan PT Moya, supaya lebih jelas, detail, dan menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” kata Tuty, sapaan Ariastuty.
Dari hasil kajian awal, BP Batam menemukan sejumlah kekurangan dalam PKS yang perlu diperbaiki melalui amandemen. Amandemen difokuskan pada permasalahan di sisi hulu meliputi kondisi waduk, eceng gondok, dan kualitas air, serta di sisi hilir mencakup jaringan pipa, distribusi air, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
“Amandemen ini kami targetkan bisa dilakukan tahun ini, tentunya dengan mengacu pada permasalahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
BP Batam masih harus berkoordinasi dengan BPK, BPKP, dan Kejaksaan agar kebijakan yang diambil sesuai koridor hukum.
Saat ini terdapat 18 wilayah stress area yang mengalami gangguan suplai air, mulai dari aliran kecil, distribusi terbatas, hingga mati total di jam-jam tertentu. Beberapa wilayah seperti Tanjung Sengkuang dan Batu Merah telah dilakukan rekayasa jaringan air, namun berdampak pada penurunan debit air di kawasan Nagoya dan Bengkong.
Tahun ini, BP Batam memiliki anggaran Rp141 miliar untuk sembilan proyek air bersih, baru mencakup setengah dari total stress area. BP Batam tengah membahas skema kerja sama dengan PT Moya dengan pembagian tanggung jawab 50:50 agar proyek di 18 stress area bisa dimulai tahun ini.
Untuk penanganan jangka pendek, BP Batam melakukan rekayasa jaringan air, flushing pipa, dan pemasangan logger. BP Batam juga mengandalkan 15 unit truk tangki plus 10 unit sewaan untuk distribusi air berbasis data kebutuhan RT dan RW.
Untuk solusi jangka panjang, BP Batam membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Ladi berkapasitas 50 liter per detik untuk wilayah Tanjung Uma, ditargetkan selesai Agustus 2026. Proyek untuk Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan Bengkong akan dilelang Februari 2026 dan mulai dikerjakan Maret dengan estimasi penyelesaian 3-4 bulan.
“Tujuan utama kami satu, memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” tegas Ariastuty.


