Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, gak tinggal diam ketika tahu kalau dana transfer dari pemerintah pusat ke Kepri buat tahun anggaran 2026 bakal dipotong cukup banyak, sampai Rp534 miliar.
Di acara kumpul bareng semua gubernur se-Indonesia di Gedung Kemenkeu, Selasa (7/10/2025), Pak Ansar langsung sampaikan keresahannya ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Katanya, pemotongan ini bikin kemampuan keuangan daerah jadi seret dan bisa ngaruh ke kelangsungan pembangunan di Kepri.
“Dana transfer dari pusat ke Kepri turun jadi Rp1,467 triliun, padahal tahun 2025 kemarin dapat Rp2,001 triliun. Ini jelas berat banget buat APBD kita,” curhat Pak Ansar.
APBD Kepri 2026 Kena Koreksi
Karena dana dari pusat dipangkas, mau nggak mau Pemprov Kepri juga harus menyesuaikan rencana anggaran mereka. APBD yang awalnya disiapin di angka Rp3,967 triliun, sekarang kudu dipotong juga jadi Rp3,471 triliun.
Menurut Pak Ansar, ini bukan cuma soal angka. Dampaknya bisa bikin beberapa program pembangunan penting — terutama di daerah pulau-pulau dan wilayah perbatasan — jadi ketunda atau bahkan batal.
“Bisa aja program-program harus dikurangi atau di-pending dulu. Bahkan TPP (tunjangan pegawai) juga mungkin harus kita sesuaikan,” tambahnya.
Minta Pemerintah Pusat Lebih Peka
Pak Gubernur juga sempat nyampein harapan biar pemerintah pusat nggak asal potong dana tanpa lihat kondisi unik daerah. Kepri itu wilayah kepulauan, akses antar pulau susah, dan tantangan infrastrukturnya beda jauh dari daerah lain.
Makanya, dia minta supaya alokasi dana ke daerah kayak Kepri dilihat dari kacamata yang lebih luas dan realistis.
Bakal Dibahas Lagi Bareng DPRD
Sebelumnya, waktu rapat di DPRD Kepri (Senin, 6/10/2025), isu soal pemotongan dana ini juga udah dibahas. Pak Ansar berharap, pembahasan bareng dewan nanti bisa nemuin solusi yang masuk akal, tapi tetap ngedukung pembangunan daerah.
“Yang penting, dana yang ada harus dimaksimalkan. Harus tepat sasaran, nggak boleh asal pakai,” tutupnya.
