Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat konsultasi lintas komisi dan kementerian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), untuk membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat dihadiri pimpinan Komisi VIII, Komisi IX, dan Komisi XI DPR RI. Dari pemerintah hadir Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala dan Wakil Kepala BPS, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan.
Dasco meminta persetujuan peserta untuk menjadikan pertemuan bersifat terbuka bagi publik. “Sehubungan dengan agenda pertemuan ini adalah membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi, saya minta izin kepada Saudara-saudara, apakah pertemuan ini dapat dinyatakan bersifat terbuka?” tanya Dasco yang dijawab setuju oleh para hadirin.
Dasco menjelaskan rapat merupakan langkah koordinasi strategis sesuai Tata Tertib DPR RI untuk menyikapi persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya peran PBI sebagai jaring pengaman sosial.
“PBI merupakan program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat,” ujar Dasco.
Menyikapi laporan penonaktifan kepesertaan secara sepihak dan kendala administratif, Dasco menegaskan perlunya ketepatan sasaran dan perbaikan sistem agar masyarakat yang membutuhkan tidak kehilangan hak mereka.
“Hanya kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program ini. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi guna mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan PBI,” tegas Dasco.
