Jakarta – DPR dan pemerintah sepakat tidak membahas revisi Undang-Undang Pilkada pada tahun ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan hal itu usai pertemuan terbatas antara pimpinan DPR, pimpinan Komisi II DPR, dan pemerintah yang diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
“Kami sudah sepakat bahwa di dalam Prolegnas tahun ini tidak ada masuk agenda pembahasan UU Pilkada,” kata Dasco kepada wartawan.
Dasco menjelaskan dalam pertemuan tersebut dibahas dua isu utama, yakni UU Pemilu dan wacana yang berkembang di masyarakat terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Ia menegaskan DPR belum memiliki rencana membahas UU Pilkada, termasuk wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah, itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
Menurut Dasco, DPR dan pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada revisi Undang-Undang Pemilu sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilukada dan pemilu nasional. Proses revisi tersebut akan dilakukan secara bersama-sama antara DPR dan pemerintah.
“Kami lebih fokus kemudian untuk melaksanakan putusan MK dalam UU Pemilu,” kata Dasco.
