Jakarta – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) Sofyano Zakaria menekankan pentingnya dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam upaya pemberantasan mafia minyak dan gas (migas). Pernyataan ini muncul usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina yang berlangsung pada Rabu (19/11).
Sofyano menyebut salah satu indikator keberadaan mafia migas adalah pengondisian agar impor migas terus dilakukan. Ia mendorong DPR, khususnya komisi yang membidangi migas seperti Komisi VI dan Komisi XII, untuk proaktif dan memberikan dukungan politik secara maksimal agar pemerintah serius menindak praktik mafia migas.
“Dukungan politik DPR sangat dibutuhkan. Jika ada indikasi mafia migas, DPR harus berani bersuara serta mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk membongkar kasus tersebut,” kata Sofyano.
Selain itu, Sofyano menegaskan, jika kasus mafia migas berhasil diungkap, DPR diminta terus mengawasi proses hukum agar pelaku diberikan hukuman maksimal. “Jangan sampai kasusnya didiamkan begitu saja,” ujarnya.
Dukungan aktif DPR diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan mafia migas, meski eksekusi penanganan tetap berada di bawah kendali pemerintah.
