Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menilai fenomena antrean panjang dan panic buying BBM di sejumlah wilayah seperti Aceh Tengah dan Banda Aceh mencerminkan dua persoalan mendasar: kegagalan komunikasi publik di sektor energi dan defisit infrastruktur penyimpanan BBM nasional.
“Kejadian ini membuka fakta lain, adanya defisit infrastruktur storage BBM nasional serta kelemahan pada mekanisme logistik dan rantai pasok energi kita,” ujar Ateng, Senin (9/3/2026).
Ateng menjelaskan, meski sistem distribusi Pertamina terbukti cukup andal di tingkat ritel, polemik seputar pernyataan cadangan BBM 20 hari mengungkap kerentanan pada level makro infrastruktur energi nasional. Indonesia dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa saat ini hanya memiliki daya tampung cadangan BBM kurang dari satu bulan.
Angka itu jauh di bawah standar minimum International Energy Agency (IEA) yang menetapkan cadangan strategis nasional bagi negara importir minyak sebesar 90 hari konsumsi impor bersih harian. Sebagai perbandingan, Jepang mampu membangun cadangan BBM strategis hingga sekitar 254 hari.
Terkait sistem yang berjalan saat ini, Pertamina Patra Niaga telah menyatakan bahwa cadangan 21–23 hari merupakan level stok operasional normal, dengan beberapa jenis BBM tertentu bahkan dapat mencapai ketahanan hingga sekitar 35 hari. Pertamina juga telah mengoperasikan Pertamina Digital Hub sebagai pusat pemantauan rantai pasok energi secara real-time, mulai dari pergerakan kapal tanker hingga level inventaris di SPBU seluruh Indonesia.
Namun, Ateng mengingatkan sistem tersebut tetap rentan terhadap kondisi force majeure seperti bencana alam atau gangguan transportasi maritim.
Atas dasar itu, ia mendorong Komisi XII DPR untuk mendorong kebijakan strategis yang mencakup pembangunan storage BBM di berbagai wilayah, penguatan digitalisasi pengawasan rantai pasok, serta sinkronisasi pembangunan kilang dengan infrastruktur logistik hilir, khususnya untuk wilayah 3T dan daerah rawan bencana.
“Fokusnya ada tiga sasaran, yaitu menambah kapasitas storage BBM nasional, memperkuat resiliensi logistik energi, serta membangun tata kelola stok energi nasional yang lebih disiplin dan terukur,” kata Ateng.
