Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh kembali jadi sorotan. Kali ini, ekonom dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menduga ada “rencana jahat” di balik membengkaknya biaya proyek tersebut — dari 5,5 miliar USD menjadi 6,07 miliar USD (selisih sekitar 1,2 miliar USD atau Rp19 triliun).
Dalam diskusi virtual bertema “Whoosh: Proyek Sosial, Politik, Bisnis, atau Lahan Korupsi” yang digelar Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita (3/11/2025), Anthony menyebut perubahan kerja sama dari Jepang ke China jadi titik awal kejanggalan besar.
“Kalau ini kemudian diubah (dari Jepang ke China), maka di situ ada rencana jahat,” tegasnya dalam siaran ulang YouTube Insan Cita, Selasa (4/11/2025).
Menurutnya, alasan pemerintah memilih China dibanding Jepang tidak kuat secara hukum. Padahal, proyek MRT yang juga kerja sama dengan Jepang tetap berjalan baik meski ada jaminan dari pemerintah.
Anthony menjelaskan, proyek versi China justru lebih mahal, dan ada bunga utang yang dikapitalisasi 3,4%, lebih tinggi dari bunga pokok 2%. Ia memperkirakan kerugian akibat pengalihan proyek ini mencapai 4,5 miliar USD.
Selain itu, biaya per kilometer proyek Whoosh yang mencapai 28 juta USD/km disebut jauh lebih mahal dibanding kereta cepat Shanghai–Hangzhou yang hanya 22 juta USD/km.
“Angkanya nggak masuk akal. Kalau benar, ini jelas ada dugaan markup besar-besaran,” tambahnya.
Anthony juga menyinggung Perpres 89/2023 yang memungkinkan penggunaan APBN untuk proyek kereta cepat. Ia menilai aturan itu bisa membuka celah penyalahgunaan dana publik.
“Kasus Whoosh ini sudah harus dibuka oleh KPK. Ini menyangkut uang rakyat,” pungkasnya.
Intinya nih, Proyek Whoosh yang awalnya dijual sebagai simbol kemajuan teknologi, kini justru disorot karena dugaan korupsi, markup, dan keputusan politik yang bikin biaya bengkak.
