Kasus korupsi di Provinsi Riau lagi-lagi bikin heboh. Setelah KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi, catatan kelam itu menambah daftar panjang: sudah empat gubernur Riau yang kena kasus korupsi!
Menanggapi hal ini, Politikus PKS dan Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera buka suara. Menurutnya, akar masalahnya bukan cuma soal moral pejabat, tapi juga biaya politik yang super tinggi.
“Setuju banget kalau ada reformasi biaya politik. Ini sudah kayak kanker yang merusak sistem politik kita,” ujar Mardani, Sabtu (8/11/2025).
Mardani menjelaskan, mahalnya ongkos politik salah satunya karena pemilih harus berhadapan dengan banyak surat suara saat pemilu serentak. Solusinya? Ia usul biar pilpres, pileg, dan pilkada digelar terpisah, supaya pemilih bisa lebih fokus dan nggak asal coblos.
“Kalau nggak lima kotak bareng, masyarakat bisa lebih tenang mikirin pilihannya,” lanjutnya.
Tapi, Mardani juga nggak mau semua disalahin ke sistem. Katanya, faktor individu tetap berperan besar.
“Masih banyak kok kepala daerah yang bersih. Tapi kalau ada yang korupsi, hukum aja seberat-beratnya. Itu udah mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
Selain Mardani, Koordinator MAKI Boyamin Saiman juga punya pandangan serupa. Ia bilang tingginya biaya politik bikin banyak calon kepala daerah terpaksa ‘balikin modal’ setelah menang, dan itu yang bikin korupsi terus berulang.
“Biaya kampanye dan ‘rekomendasi partai’ aja sudah mahal banget. Akhirnya banyak yang nyari jalan pintas lewat korupsi,” kata Boyamin.
Dengan empat gubernur Riau sudah jatuh karena kasus korupsi, publik pun mulai bertanya-tanya, “kapan politik kita benar-benar bersih? atau emang sistemnya yang perlu dirombak total?”
