Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India senilai Rp 24,66 triliun yang akan digunakan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih.
Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin mengatakan impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) tersebut berpotensi mematikan industri otomotif dalam negeri.
“Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga,” ujar Saleh Husin, Minggu (22/2/2026).
Saleh menyebut industri otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Sejumlah pabrikan seperti Suzuki, Isuzu, Mitsubishi, Toyota, dan Daihatsu telah memproduksi kendaraan niaga ringan di dalam negeri dengan total kapasitas produksi pickup nasional mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun.
Menurut Saleh, impor CBU juga bertentangan dengan agenda hilirisasi dan industrialisasi yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo. Impor kendaraan utuh dinilai akan menekan industri komponen otomotif nasional, mulai dari mesin, bodi, sasis, ban, aki, hingga komponen elektronik, yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan efek pengganda ekonomi.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” kata Saleh.
Adapun rencana impor tersebut dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana pembangunan fisik program Kopdes Merah Putih. Impor terdiri atas 35.000 unit pikap 4×4 Mahindra & Mahindra, 35.000 unit pikap 4×4 Tata Motors, dan 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sebanyak 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia.
Kadin mendorong pemerintah agar mengutamakan kendaraan berproduksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi, atau menerapkan skema perakitan dalam negeri dan kemitraan manufaktur lokal. Impor, kata Saleh, tetap bisa dilakukan untuk spesifikasi yang belum tersedia di dalam negeri, namun harus dirancang agar industri nasional ikut bergerak.
