Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami laporan transaksi keuangan mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (5/1/2026).
Aminullah merujuk pada informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi keuangan mencurigakan senilai akumulatif Rp349 triliun periode 2009-2023 di lingkungan Kemenkeu.
“Kami mendorong KPK untuk melakukan pendalaman secara objektif dan profesional, termasuk meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Ia mengatakan informasi tersebut telah disampaikan ke publik pada Maret 2023 dan sempat menjadi perhatian masyarakat. Meski ada penjelasan bahwa sebagian transaksi berkaitan dengan aktivitas korporasi dan tidak seluruhnya melibatkan pegawai Kemenkeu, Aminullah menilai besarnya nilai transaksi perlu dikaji menyeluruh.
“Angka sebesar itu tentu memerlukan penjelasan yang utuh dan komprehensif. Klarifikasi yang tuntas justru penting untuk menjaga integritas institusi dan memastikan tidak ada celah penyimpangan,” katanya.
Aminullah menekankan pentingnya pendalaman oleh KPK untuk memastikan sistem pengawasan keuangan negara berjalan baik. Menurutnya, proses transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik.
“KPK memiliki mandat konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan objektif. Kami percaya proses yang transparan akan memberikan kepastian hukum sekaligus menenangkan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan negara yang bersih merupakan kepentingan bersama dan semua pihak perlu mendukung upaya penegakan hukum.
