Jakarta – Peneliti media dan politik Buni Yani mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang rajin menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah namun dinilai tidak berani mengusut dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
“Mau 1000 OTT bupati kelas teri dilakukan, tapi kalau KPK tak berani usut Whoosh & Jokowi, itu cuma gimmick belaka. Kosong,” kata Buni Yani dalam akun Facebook pribadinya, Rabu (28/1/2026).
Buni Yani menduga kuat telah terjadi penggelembungan harga proyek Kereta Whoosh. Biaya membangun Kereta Whoosh dengan rute 142 kilometer mencapai 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,7 triliun (asumsi kurs Rp16.600 per dolar AS).
Biaya tersebut lebih mahal dibandingkan proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang menghubungkan Makkah dan Madinah dengan rute sepanjang 1.500 km yang menelan biaya 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,2 triliun.
Sepanjang 2025-2026, KPK mencatat tujuh kepala daerah terjaring OTT, yaitu Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Walikota Madiun Maidi, dan Bupati Pati Sudewo.
