Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali jadi sorotan publik. Kali ini, muncul desakan agar Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen yang dipimpin oleh Mahfud MD untuk mengusut dugaan korupsi besar-besaran di balik proyek tersebut.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menilai KPK terlalu lamban dalam menangani kasus ini. Padahal, KPK sudah mulai menyelidiki proyek Whoosh sejak awal 2025, tetapi sampai sekarang belum ada perkembangan berarti.
“Publik mendesak agar KPK tegas dan transparan. Tapi karena pimpinan KPK saat ini diduga tersandera oleh ‘utang budi’, kasus ini seperti mandek,” ujar Muslim, Minggu (2/11/2025).
Muslim menyebut ada indikasi mark up biaya hingga tiga kali lipat dari nilai sebenarnya. Ia mencontohkan proyek kereta cepat di Arab Saudi sepanjang 1.500 km yang hanya menelan biaya Rp112 triliun, sementara Whoosh dengan panjang 142 km justru mencapai hampir Rp120 triliun.
Menurutnya, angka itu menunjukkan adanya dugaan penyimpangan besar. Bahkan, ekonom Prof. Anthony Budiawan memperkirakan kerugian negara akibat proyek Whoosh bisa mencapai Rp73,5 triliun.
Muslim menilai, Mahfud MD cocok memimpin tim independen karena dikenal tegas dan berintegritas.
“Mahfud MD punya rekam jejak bersih sebagai mantan Hakim MK dan Menko Polhukam. Kalau dia pimpin tim independen, publik pasti percaya hasilnya,” kata Muslim.
Ia juga menyarankan agar Presiden Prabowo segera menerbitkan Keppres untuk membentuk tim tersebut dan menghentikan dulu wacana pembangunan Whoosh Jakarta–Surabaya, sebelum kasus yang sekarang tuntas.
“Selesaikan dulu masalah Whoosh yang sekarang. Jangan nambah proyek baru kalau yang lama saja belum beres,” tegasnya.
Bagi generasi muda, isu ini jadi pengingat penting soal transparansi anggaran dan akuntabilitas proyek besar negara. Publik, terutama Gen Z, kini makin vokal dalam menuntut pemerintahan yang bersih dan berani menindak dugaan korupsi, tanpa pandang bulu.
