Jakarta – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara soal ribut-ribut proyek kereta cepat Whoosh. Lewat akun X-nya, Mahfud mengingatkan kalau Indonesia tetap wajib bayar seluruh biaya proyek ke Tiongkok, apa pun skema yang dipakai pemerintah.
“Kontraknya sah, ya harus dibayar. Itu udah kayak undang-undang,” tulis Mahfud, Minggu (16/11/2025).
Tapi Mahfud juga ngegas nih kalau kewajiban bayar bukan berarti ngapus dugaan korupsi yang selama ini ramai dibahas.
“Dugaannya tetap harus diselidiki. Bayar kewajiban bukan berarti korupsinya hilang,” tegas mantan Hakim MK itu.
Mahfud bilang langkah KPK yang tetap ngulik potensi penyimpangan dalam proyek kereta cepat adalah hal positif karena nunjukin negara masih jaga integritas hukum dan keuangannya.
“Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak,” kata Mahfud.
Publik pun berharap KPK terus mengawasi jalannya proyek ini, biar semuanya tetap transparan meski pemerintah tetap harus nyelesain kontrak yang sudah ditandatangani.
