Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia harus memperkuat produksi pangan dalam negeri untuk menghadapi ancaman krisis pangan global yang dipicu eskalasi konflik geopolitik dan kenaikan harga energi. Pernyataan itu disampaikan Amran di Jakarta, Senin (23/3/2026).
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujarnya. Amran menambahkan bahwa negara yang mampu memproduksi pangannya sendiri adalah yang paling aman menghadapi krisis global, termasuk ketegangan geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Berdasarkan data World Food Programme (WFP), eskalasi konflik di Timur Tengah diprediksi memicu lonjakan kelaparan akut hingga titik tertinggi pada 2026, dengan sekitar 45 juta jiwa tambahan terancam kerawanan pangan akut jika harga energi tetap tinggi.
Pemerintah menjalankan dua strategi utama yakni intensifikasi melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, dan pompanisasi, serta ekstensifikasi melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa. Kementerian Pertanian juga mencabut sekitar 500 regulasi internal dan menyederhanakan distribusi pupuk langsung dari Kementan ke petani guna memangkas birokrasi.
Amran menyebut modernisasi alat mesin pertanian mampu memangkas biaya produksi hingga 50 persen dan meningkatkan efisiensi kerja hingga 90 persen. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram untuk memastikan petani tetap untung. “Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik,” ujarnya.
Produksi beras nasional saat ini tercatat surplus 34,7 juta ton atau naik 13 persen, dengan cadangan pemerintah melampaui 4 juta ton. Nilai Tukar Petani (NTP) juga menyentuh angka 125, yang disebut sebagai rekor tertinggi dalam sejarah.
