Jakarta – Bencana hidrometeorologi yang melanda tiga provinsi di Sumatera dinilai harus menjadi bahan evaluasi tata kelola kehutanan dan pertambangan oleh pemerintah.
Founder Citra Institute Yusak Farchan menyatakan, banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak bisa dilepaskan dari pengaruh manusia yang mengelola alam.
“Saya kira bencana ekologis di Sumatera merupakan akumulasi dari kerusakan ekologis selama bertahun-tahun,” ujar Yusak, Kamis, 4 Desember 2025.
Yusak menyebutkan, banjir yang disertai hanyutnya tumpukan kayu gelondongan di Sumatera Utara merupakan bukti nyata adanya kerusakan ekologis.
“Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, harus menjadi bahan introspeksi Kemenhut (Kementerian Kehutanan) dan ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka memperbaiki regulasi,” katanya.
Yusak menyatakan sependapat jika ada tuntutan dari publik terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di Sumatera.
Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu menilai, jika kedua menteri tidak dapat menjawab persoalan tersebut, berarti ada masalah di internal Kementerian Kehutanan dan Kementerian ESDM dalam mengelola kehutanan maupun pertambangan.
“Karena Menteri ESDM dan Menhut seharusnya punya visi kuat terhadap tata kelola pertambangan dan kehutanan yang tidak merusak lingkungan,” tambah Yusak.
