Jakarta — Pemerintah menyiapkan berbagai skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini sebagai langkah antisipasi jika konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (10/3/2026).
Dahnil menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi penyelenggaraan haji. Jika situasi dinilai aman, keberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada 22 April 2026.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tegasnya.
Pemerintah juga menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh aspek penyelenggaraan haji berjalan aman. Dahnil menyebut pemerintah akan melibatkan DPR dalam pembahasan skenario apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan jemaah.
Sejumlah opsi telah disiapkan, mulai dari pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga kemungkinan penundaan keberangkatan jika kondisi di lapangan dinilai berisiko.
“Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” kata Dahnil.
