Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai kelompok tertentu yang mendorong kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia menilai dorongan tersebut tidak semata-mata berbasis pertimbangan ekonomi, melainkan beririsan dengan agenda politik kelompok yang menginginkan perubahan kekuasaan.
“Secara ekonomi, alasan kenaikan BBM memang terlihat rasional. Harga minyak dunia naik, beban subsidi meningkat, dan ada tekanan terhadap postur APBN. Namun dalam konteks sosial-politik, kebijakan ini bisa menjadi pemicu gejolak,” kata Amir, Senin (6/4/2026).
Amir menjelaskan pemerintah tengah dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas anggaran dan mempertahankan daya beli masyarakat. Ia menambahkan kondisi psikologis masyarakat saat ini dinilai belum sepenuhnya stabil, dengan sentimen negatif terhadap pemerintah masih ada di sebagian kelompok.
“Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti BBM sangat sensitif. Sedikit saja salah timing, bisa memicu aksi massa yang meluas,” ujarnya.
Amir juga mengungkapkan adanya indikasi konsolidasi kelompok anti-pemerintah yang mulai bergerak secara sistematis, dengan kampus-kampus sebagai sasaran utama.
“Sejumlah kelompok sudah mulai mengarah ke kampus-kampus sebagai basis gerakan. Ini pola klasik dalam dinamika politik Indonesia,” kata Amir.
