Jakarta — Pakar ekonomi politik menilai langkah penghematan energi yang digalakkan pemerintah Indonesia merupakan mitigasi tepat di tengah dampak konflik Iran-Israel terhadap pasokan energi nasional.
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyatakan Indonesia belum mengalami krisis energi, namun rentan terhadap gangguan pasokan akibat konflik yang sedang berlangsung.
“Ini ke mitigasi. Kalau kita lihat yang di luar negeri, mereka belum krisis. Tetapi pertanyaannya, mereka akan bertahan sampai berapa lama? Dan ini yang kita harus irit-irit pemakaiannya, karena ada disrupsi dari suplai,” kata Anthony dalam program Rakyat Bersuara di kanal YouTube Official iNews, Selasa, 31 Maret 2026.
Anthony mengungkapkan kerentanan pasokan energi Indonesia semakin nyata sejak dua kapal tanker Pertamina tidak dapat melewati Selat Hormuz. Ia mendorong pemerintah segera mencari sumber pasokan alternatif yang tidak bergantung pada jalur tersebut.
Menurutnya, penghematan dapat memperpanjang cadangan energi nasional secara signifikan. Cadangan yang saat ini cukup untuk 20 hari berpotensi diperpanjang hingga 30 hingga 40 hari jika efisiensi diterapkan.
Terkait kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM), Anthony menyebut pemerintah memilih menahan kenaikan harga demi tidak membebani masyarakat, meski konsekuensinya adalah pembengkakan subsidi.
“Pemerintah memilih bahwa ini tidak membebani masyarakat, dengan risiko subsidi membesar,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah juga telah melakukan pemangkasan sejumlah pos belanja sebagai respons atas tekanan fiskal yang meningkat akibat lonjakan kebutuhan subsidi energi.
