Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah tidak gegabah menerima kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat karena sejumlah klausul dinilai bertentangan dengan undang-undang dan menyentuh kedaulatan ekonomi Indonesia.
“Perjanjian dagang Indonesia-Amerika tidak boleh hanya dilihat dari sisi tarif dan angka transaksi. Di balik itu, terdapat klausul yang menyentuh langsung kedaulatan ekonomi dan identitas bangsa, khususnya terkait sertifikasi halal. Sementara di dalam negeri AS sendiri kebijakan tarif Presiden Trump dibatalkan oleh MA mereka,” ujar Ketua MPP PKS Mulyanto kepada wartawan, Selasa, 24 Februari 2026.
Mulyanto mendesak DPR memanggil menteri terkait untuk mengklarifikasi poin-poin kesepakatan yang dianggap merugikan Indonesia. Menurutnya, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan atas perjanjian dagang tersebut demi kepentingan nasional.
Ia menekankan bahwa aturan halal bagi umat Islam Indonesia bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia.
“Terkait aturan halal-haram bagi umat Islam Indonesia bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan yang sangat sensitif, menyangkut keyakinan dan ketenangan batin mayoritas rakyat Indonesia. Soal ini harus jelas,” katanya.
Mulyanto juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal sesuai syariat dan hukum nasional. Ia meminta setiap perubahan dalam pengaturan halal dilakukan secara hati-hati, transparan, dan dengan pertimbangan mendalam.
