Aceh Besar – Malam itu, suasana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda terasa berbeda. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi yang berlangsung hingga larut, membahas nasib puluhan ribu keluarga yang kehilangan tempat berlindung akibat bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi Sumatera.
Di tengah keseriusan rapat pada Minggu malam (7/12/2025) itu, sebuah keputusan penting lahir: pemerintah menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu korban bencana membangun kembali hunian mereka.
Angka 37.546 bukan sekadar statistik. Di balik bilangan itu, terdapat cerita keluarga-keluarga yang kehilangan atap di atas kepala mereka. Rumah-rumah yang rusak berat, bahkan hilang tersapu banjir, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagian lainnya mengalami kerusakan sedang dan ringan, namun tetap membutuhkan pemulihan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto memaparkan strategi bertahap dalam pemulihan hunian korban. Personel TNI dan Polri dalam satgas penanggulangan bencana akan membangun hunian sementara sebagai tempat berteduh segera. Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengambil alih pembangunan hunian tetap yang lebih permanen.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” jelas Suharyanto mengenai korban yang tidak perlu direlokasi.
Ketika Presiden menanyakan kecukupan nominal Rp60 juta untuk setiap unit hunian tetap, Suharyanto menjawab dengan hati-hati. Angka itu memang memadai berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya, namun penambahan tentu akan memberikan hasil lebih optimal.
“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujarnya.
Yang menarik dari skema bantuan ini adalah mekanisme penyalurannya. Pemerintah memilih tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk material dan jasa pembangunan. Langkah ini diambil untuk memastikan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Suharyanto menjelaskan bahwa keluarga penerima bantuan tetap memiliki fleksibilitas untuk menambah dana sendiri jika menginginkan rumah yang lebih baik. Mungkin ada keluarga di kampung yang ingin membantu, atau anak yang bekerja ingin menambahkan dana untuk orang tuanya.
“Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, kami tidak memberikannya dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” terangnya.
Presiden Prabowo merespons dengan sikap yang cermat. Ia menginstruksikan tim untuk melakukan perhitungan lebih komprehensif, dengan mempertimbangkan faktor kenaikan harga bahan bangunan dan laju inflasi.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” tegasnya.
Keputusan malam itu membawa secercah harapan bagi ribuan keluarga korban bencana. Di balik angka Rp60 juta, terdapat komitmen pemerintah untuk tidak sekadar hadir setelah bencana terjadi, tetapi juga memastikan korban dapat bangkit dan membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.
Kini, yang ditunggu adalah implementasi di lapangan. Bagaimana skema ini akan bekerja secara konkret, seberapa cepat bantuan dapat direalisasikan, dan apakah nominal tersebut cukup untuk membangun rumah layak huni di tengah kondisi ekonomi saat ini, akan menjadi ujian nyata dari komitmen yang diucapkan di malam itu.
