Jakarta – Drama baru muncul lagi di tubuh KPK. Publik makin kepo soal kelanjutan kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Sumut, apalagi setelah nama Gubernur Sumut, Bobby Nasution, ikut disebut-sebut. Banyak yang merasa penyelidikan kasus ini kayak buffering, bikin tanda tanya besar soal keberanian dan independensi KPK.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, terang-terangan mendesak KPK buat “go on” dan berani memeriksa Bobby. Ia bilang sudah ada bukti awal, tapi menilai ada “tameng” politik yang bikin menantu Presiden Jokowi itu belum tersentuh proses hukum.
“Keputusan ada di pimpinan KPK. Semoga nyali dan kemauan politik mereka masih ada, biar Bobby bisa segera diperiksa,” ujar Wildan, Senin (17/11/2025).
Menurut Wildan—yang juga pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix—hambatannya justru muncul dari dalam KPK sendiri. Usulan penyidik buat memanggil Bobby disebut nyangkut di meja Kasatgas penyidikan.
Kasatgas, katanya, diduga gak berani ambil langkah. Ada kemungkinan conflict of interest antara penyidik dan Kasatgas. Pimpinan KPK pun dinilai tahu soal tarik-ulur ini, dan sekarang publik menunggu apakah mereka bakal kasih lampu hijau atau malah nge-rem.
Wildan juga menilai ada kesan kuat kalau proses hukum terhadap Bobby “dipengaruhi pihak-pihak pelindung”. Selama perlindungan itu masih ada, pemeriksaan dinilai gak bakal jalan.
Ia menyebut pimpinan KPK sedang berada dalam fase “adu kalkulasi” sama para Kasatgasnya—mulai dari kalkulasi politik sampai kalkulasi hukum.
“Kalkulasinya jelas: apa risiko politik dan hukum kalau Bobby diperiksa,” tutup Wildan.
