Isu soal utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh kembali panas. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memperingatkan pemerintah soal potensi bahaya besar jika Indonesia gagal bayar ke Tiongkok—termasuk ancaman terhadap wilayah strategis seperti Natuna.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat ikut buka suara. Ia menilai masalah ini bisa jadi preseden buruk kalau benar sampai berujung pada kehilangan aset negara.
“Harusnya Pak Prabowo nggak tinggal diam. Kalau sampai China minta wilayah kita sebagai bayaran, itu udah keterlaluan. Pulau itu kan bagian dari tubuh bangsa,” kata Hensat lewat kanal YouTube-nya, Rabu (29/10/2025).
Hensat juga mengingatkan bahwa sejak awal proyek ini sudah penuh kontroversi. Bahkan, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sempat menyebut Whoosh sebagai “barang busuk”.
“Kalau udah tahu barang busuk, kenapa malah diterusin? Kan beliau pejabat waktu itu,” sindir Hensat.
Nama-nama seperti Ignasius Jonan dan Agus Pambagio, lanjutnya, juga pernah mengingatkan risiko besar dari proyek ini. Karena itu, Hensat mendukung langkah KPK untuk mengaudit menyeluruh proyek Whoosh.
“Mulai aja dari Pak Luhut. Tanyain, apa maksudnya barang busuk yang tetap dijalankan,” ujarnya.
Menurut Hensat, proyek besar seperti KCJB seharusnya dikelola dengan transparansi dan tanggung jawab penuh. Jangan sampai program yang seharusnya membanggakan justru berubah jadi beban keuangan—atau lebih parah, mengancam kedaulatan negara.
“Kalau sampai Natuna disita China, itu bukan cuma rugi, tapi malu besar. Indonesia nggak boleh kehilangan harga diri cuma gara-gara utang,” tegasnya.
Singkatnya nih, Proyek Whoosh yang katanya keren itu ternyata nyimpan risiko besar. Kalau utangnya ke China nggak bisa dibayar, bisa-bisa aset strategis kayak Natuna jadi taruhannya. Jadi, bukan cuma soal kereta cepat—ini soal harga diri bangsa juga.
