Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Tb Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi empat hal krusial terkait keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Amerika Serikat, Kamis (22/1/2026).
“Kehadiran Indonesia membuka ruang memengaruhi kebijakan perdamaian Gaza dari dalam,” kata Tb Hasanuddin dalam keterangan pers, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai Indonesia dapat membawa perspektif kemanusiaan sebagai negara muslim terbesar dunia. Posisi tersebut juga memberi kesempatan Indonesia terlibat dalam rekonstruksi Gaza pascakonflik.
“Posisi ini bisa menjadi alat tawar mendorong konsistensi solusi dua negara,” ujar mantan Sekretaris Militer ini.
Namun, Tb Hasanuddin mengingatkan empat risiko yang harus diantisipasi pemerintah. “Jika tidak diantisipasi, risikonya justru bisa merugikan kepentingan nasional,” tegasnya.
Pertama, risiko geopolitik yang dapat memengaruhi posisi Indonesia di Timur Tengah. “Keikutsertaan ini bisa dipersepsikan sebagai dukungan terhadap agenda politik Amerika Serikat,” katanya.
Menurutnya, persepsi tersebut berpotensi memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara lain. “Kementerian Luar Negeri harus mengelola dampak geopolitik ini secara komprehensif,” ujarnya.
Kedua, risiko keamanan bagi personel Indonesia dalam misi lapangan. “Pasukan kita bisa menjadi target kelompok yang menolak intervensi bentukan Amerika,” katanya.
Ia menilai hal ini berisiko terhadap reputasi Indonesia di dunia internasional. “Terlebih Indonesia sedang memimpin Dewan HAM PBB,” lanjutnya.
Ketiga, persoalan pendanaan senilai USD1 miliar yang dinilai sangat memberatkan. “Kontribusi USD1 miliar jelas angka yang sangat memberatkan,” ujar TB Hasanuddin.
Ia meminta pemerintah menjelaskan sumber pembiayaan secara terbuka. “Jangan sampai membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Keempat, keanggotaan Indonesia harus sejalan dengan kerangka kerja PBB. “Indonesia tidak boleh terjebak skema yang bertentangan dengan resolusi PBB,” tegasnya.
Tb Hasanuddin menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan strategis. “Niat baik untuk perdamaian jangan justru menimbulkan risiko politik, keamanan, dan ekonomi,” pungkasnya.
