Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan AS akan mengambil peran langsung dalam pengelolaan Venezuela menyusul operasi militer yang mengakibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya pada Sabtu (3/1/2026). Keduanya telah diterbangkan ke New York.
Dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida, Trump menegaskan AS tidak akan menyerahkan situasi Venezuela kepada pihak lain. “Kami akan mengelola negara itu sampai kami dapat melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana,” katanya.
Pengelolaan Langsung oleh AS
Trump menilai AS tidak ingin mengulangi pola lama yang berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian. “Kami tidak ingin terlibat dengan membiarkan pihak lain masuk, dan kami menghadapi situasi yang sama seperti yang telah kami alami selama bertahun-tahun terakhir. Jadi, kami akan mengelola negara itu,” ujarnya.
Trump menyatakan AS sudah berada di Venezuela dan akan tetap di sana sampai proses transisi selesai, meski tanpa batas waktu yang jelas. “Kami sudah ada di sana sekarang. Kami akan tetap ada di sana sampai transisi yang tepat dapat terjadi,” tambahnya.
Pejabat tinggi AS akan dilibatkan dalam pengelolaan Venezuela. Trump menyebut Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth akan bekerja bersama sebuah tim. Trump tidak mengesampingkan kemungkinan keterlibatan militer lebih lanjut. “Kami tidak takut menurunkan pasukan ke lapangan,” katanya.
Kehadiran Militer AS
Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Dan Caine, mengatakan pasukan Amerika Serikat akan tetap berada di wilayah tersebut setelah operasi berskala besar dan penangkapan Maduro. “Saat kita berdiri di sini pagi ini, pasukan kita tetap berada di wilayah itu dalam keadaan siaga tinggi, siap untuk memproyeksikan kekuatan, membela diri dan kepentingan kita di wilayah tersebut,” kata Caine.
Mengenai kehadiran militer AS selama masa transisi, Trump mengatakan kehadiran Amerika di Venezuela berkaitan dengan sektor energi. “Tidak, kami akan hadir di Venezuela terkait dengan minyak karena kami sedang mengirimkan keahlian kami. Mungkin akan perlu beberapa hal, namun tidak banyak,” katanya.
Sektor Energi dan Embargo
Trump mengatakan dirinya berencana mengizinkan perusahaan minyak besar AS untuk mengambil alih dan berinvestasi dalam infrastruktur energi Venezuela agar kembali menghasilkan. Namun, Trump menegaskan embargo minyak terhadap Venezuela tidak dicabut.
“Yang sangat penting, embargo terhadap seluruh minyak Venezuela tetap berlaku sepenuhnya. Armada Amerika tetap siaga, dan AS mempertahankan semua opsi militer hingga tuntutan AS sepenuhnya dipenuhi dan dituntaskan,” katanya.
Trump juga menyampaikan klaim terkait pengelolaan kekayaan alam Venezuela. “Kami akan mengambil sejumlah besar kekayaan dari dalam tanah. Kekayaan itu akan diberikan kepada rakyat Venezuela dan orang-orang dari luar Venezuela yang dulunya berada di Venezuela,” klaimnya.
“Kekayaan itu juga akan dikirim ke AS sebagai ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan negara itu kepada kami,” tambah Trump.
Trump menyebut kebijakan agresif pemerintahannya sebagai perubahan besar dalam pendekatan luar negeri AS dan mengatakan pemerintahannya telah “menggantikan” Doktrin Monroe yang ditetapkan pada awal abad ke-19.
Protes di AS
Di dalam negeri Amerika Serikat, langkah militer terhadap Venezuela memicu penolakan. Sejumlah aksi protes bertajuk “Tolak Perang di Venezuela” direncanakan berlangsung di Washington DC, Chicago, New York, dan sejumlah kota lain.
“Kita perlu turun ke jalan dan menolak perang berkepanjangan lainnya. Rakyat negara ini tidak menginginkan perang lagi. Perang AS akan menyebabkan kematian dan kehancuran bagi rakyat Venezuela,” kata Answer Coalition dalam pernyataannya.
Respons Venezuela dan PBB
Pemerintah Venezuela mengecam operasi militer AS dan menyebutnya sebagai agresi. Pemerintah Venezuela menuding serangan tersebut menargetkan lokasi sipil dan militer di sedikitnya empat negara bagian.
Kekhawatiran juga datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, melalui juru bicaranya Stephane Dujarric, menyatakan keprihatinan serius.
“Sekjen terus menekankan pentingnya penghormatan penuh, oleh semua pihak, terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB. Beliau sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional telah dilanggar,” demikian pernyataan tersebut.
