Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi jadi sorotan. Kali ini, ia disebut sedang menggiring opini agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ikut menanggung kerugian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, yang menilai pernyataan Jokowi soal subsidi Whoosh sebagai “investasi sosial” justru bisa menutupi masalah sebenarnya.
“Pernyataan Jokowi itu menggiring opini agar pemerintahan Prabowo melakukan intervensi terhadap kerugian Whoosh. Padahal publik tahu proyek ini sejak awal berbasis investasi, bukan subsidi,” kata Hasanuddin, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, Jokowi mencoba menempatkan Whoosh seolah-olah sebagai tanggung jawab sosial negara, bukan proyek bisnis yang harus dikelola dengan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.
Siaga 98 juga menilai bahwa narasi “subsidi sosial” tersebut bisa mengalihkan perhatian publik dari dugaan markup biaya dan masalah efisiensi proyek yang belum dijelaskan secara transparan.
“Subsidi publik tidak boleh dijadikan alat untuk menutupi kesalahan manajemen proyek atau justifikasi atas kegagalan investasi,” tegas Hasanuddin.
Ia pun mengingatkan agar pemerintahan Prabowo tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan lanjutan soal Whoosh.
“Kalau mau kasih subsidi, harus punya dasar ekonomi yang kuat dan diawasi publik. Jangan sampai jadi penyelamatan atas kesalahan masa lalu,” ujarnya.
Hasanuddin juga mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya yang menolak agar utang Whoosh dibebankan ke APBN.
