Jakarta – Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai maraknya persoalan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai terlalu memberikan kemudahan bagi WN China.
Pernyataan tersebut disampaikan Saiful merespons kejadian penyerangan yang dilakukan WN China terhadap lima prajurit TNI dari Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 6/Satya Digdaya dan sejumlah karyawan perusahaan di Ketapang, Kalimantan Barat.
“Saya kira banyak masalah terkait WNA China tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang memberikan karpet merah kepada WN China di Indonesia,” kata Saiful kepada RMOL, Minggu (28/12/2025).
Menurut Saiful, permasalahan yang melibatkan WN China terjadi karena pemerintah terlalu memberikan kelonggaran kepada mereka di Indonesia.
“Jika pemerintah tidak memberikan kelonggaran-kelonggaran bagi WN China di Indonesia, maka tidak mungkin terjadi seperti yang saat ini kita lihat dan kita dengar,” jelasnya.
Saiful menilai keberadaan WN China di Indonesia sudah menggerogoti semangat nasionalisme bangsa. Mereka seolah-olah menjadi penghuni kelas utama dibandingkan dengan warga negara sendiri.
“Mestinya pemerintah sadar dan paham sehingga dapat memberikan batasan-batasan yang terukur kepada WN China di Indonesia,” ujarnya.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menyarankan agar pemerintah segera berbenah dan tidak lagi memberikan kemudahan berlebihan kepada WN China mengingat berbagai problematika yang terjadi.
“Pemerintah harus selektif dalam pemberian izin maupun bisnis kepada WN China di Indonesia, karena jika tidak mereka menjadi ngelunjak dan seakan-akan semuanya menjadi hak mereka tanpa mengindahkan kewajibannya sebagai WNA di Indonesia,” tandasnya.
