Kabar soal pemutihan iuran BPJS Kesehatan lagi ramai dibahas nih. Kebijakan ini emang niatnya bagus — bantu masyarakat yang kesulitan bayar iuran biar tetap bisa akses layanan kesehatan. Tapi, menurut Netty Prasetiyani, anggota DPR RI dari PKS, pelaksanaannya harus super ketat dan tepat sasaran.
“Penghapusan tunggakan nggak boleh asal kasih. Harus lewat verifikasi yang teliti, dan cuma buat peserta yang bener-bener nggak mampu,” tegas Netty, Kamis (6/11/2025).
Dia ngingetin, jangan sampai pemutihan ini disalahpahami kayak “bebas tunggakan buat semua”. Harus ada mekanisme yang jelas biar cuma orang miskin dan rentan ekonomi yang dapet manfaatnya.
Selain itu, Netty juga soroti pentingnya data yang valid dan sinkron, biar nggak ada yang salah sasaran. Pemerintah diminta nyamain data BPJS Kesehatan sama Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data kependudukan di daerah.
“Verifikasi dan sinkronisasi data itu wajib banget. DPR bakal ngawasin supaya penghapusan tunggakan ini benar-benar berbasis data, bukan asal administratif,” ujarnya.
Netty juga wanti-wanti soal keuangan BPJS. Katanya, pemutihan jangan sampai bikin orang jadi santai nggak bayar iuran.
“Jangan sampai masyarakat mikir kalau nunggak bisa dimaafkan. Kita harus jaga semangat gotong royong buat kesehatan bareng-bareng,” tutupnya.
Intinya nih, pemutihan boleh, tapi tetap harus adil dan berbasis data. Kalau asal, bisa bikin sistem BPJS makin berat dan ngerugiin peserta yang selama ini disiplin bayar.
