Keputusan pemerintah menganugerahi Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional menuai penolakan keras dari sejumlah aktivis dan tokoh publik lintas generasi. Mereka menilai langkah ini bisa bikin bangsa “amnesia sejarah”.
Pernyataan sikap itu dirilis pas banget di Hari Pahlawan, 10 November 2025, dan ditandatangani oleh nama-nama seperti Andi Arief, Rachland Nashidik, Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Syahganda Nainggolan, hingga Denny Indrayana.
Lewat unggahan di X (Twitter) Andi Arief, mereka menegaskan bahwa menghormati jasa seseorang nggak bisa dijadikan alasan buat nutupin kesalahan masa lalunya.
“Kami nggak menolak jasa siapa pun, termasuk Soeharto. Tapi kepahlawanan itu lebih dari sekadar menghargai jasa. Ia soal moral, soal kebenaran,” tulis mereka.
Para aktivis menilai pemberian gelar ini bisa jadi cara untuk “menormalkan kekuasaan yang sarat pelanggaran.” Mereka menyebut langkah ini seperti “menyuntikkan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa.”
“Kepahlawanan itu mekanisme moral kolektif — cara bangsa mendidik anak-anaknya membedakan mana yang benar dan mana yang salah,” lanjut pernyataan itu.
Mereka juga menyoroti ketimpangan dalam rekonsiliasi sejarah. Kalau tujuannya menyembuhkan luka bangsa, kenapa negara nggak memberi pengakuan yang sama pada tokoh-tokoh kiri Indonesia yang dulu ikut berjuang melawan kolonialisme tapi dihapus dari sejarah resmi?
Aktivis mempertanyakan, apakah bangsa ini kehilangan keberanian untuk jujur pada masa lalunya?
“Apakah kita ingin ajarkan bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja asal membawa kemakmuran? Bahwa kepatuhan lebih penting dari kemanusiaan?”
Di akhir pernyataan, mereka menegaskan bahwa bangsa yang menutupi masa lalunya bukan sedang membangun masa depan, tapi memperpanjang bayangan sejarah yang belum selesai.
“Dan terhadap hal itu, kami tegas: tidak setuju.”
