Batam – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kepri Rony Widijarto Purubaskoro menyoroti tingginya angka pengangguran di Batam meskipun wilayah tersebut didominasi sektor industri berskala besar.
Rony menekankan pentingnya perluasan akses kerja lokal, penguatan ekosistem digital untuk UMKM, dan penciptaan pertumbuhan ekonomi inklusif di Batam dan Kepri.
Hal itu disampaikan Rony dalam diskusi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri yang dipimpin Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna P Simarmata, dan Ramon Damora di Volla Coffee and Roastery Batam Center, Senin (1/12/2025).
Rony menyoroti kontradiksi di Kepri, khususnya Batam, di mana sektor industri dan tambang gas besar yang masuk tidak selalu menciptakan dampak signifikan terhadap konsumsi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Ekonomi itu bagus kalau inklusif, makanya semua aktivitas masyarakat itu bisa akses [ke industri besar]. Kalau ada aktivitas industri besar, ekonomi-ekonomi besar, masyarakatnya lokal itu bisa akses ke pekerjaan itu,” ujarnya.
Rony mengatakan, tingkat pengangguran di Kepri, termasuk Batam, masih tergolong tinggi. Data terbaru yang diamati BI menunjukkan hal ini menjadi perhatian serius, terutama karena Batam didorong sebagai daerah pabean yang fokus pada ekspor.
Dominasi industri besar yang sebagian besar berorientasi ekspor (FTZ) dan kurang terintegrasi dengan ekonomi lokal dinilai menjadi salah satu faktor penyebab. Ketika warga lokal tidak bisa mengakses pekerjaan di sektor industri, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkelanjutan dan minim efek berganda.
Kendala UMKM dan Solusi Digitalisasi
Dalam diskusi, perwakilan PWI menyoroti kendala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batam saat mengirimkan produk keluar daerah pabean Batam yang dikenai biaya cukai tinggi hingga 40 persen. Regulasi ini secara tidak langsung menghambat pergerakan UMKM lokal.
Menanggapi hal tersebut, Rony menyinggung solusi yang sudah ada di mana produk lokal dengan bahan baku domestik dapat dibebaskan dari biaya cukai. Ia berharap solusi ini dapat didorong melalui sosialisasi masif kepada UMKM dan dukungan ekosistem baru.
BI juga berkomitmen memperkuat digitalisasi UMKM melalui QRIS, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat menjadi profil risiko untuk mengakses pembiayaan perbankan.
“Kita sosialisasikan lagi ke semua UMKM, kemudian kita buat pelatihan untuk UMKM, digitalisasi UMKM. Tentu dengan support dari BI,” kata Rony, menyambut baik tawaran kolaborasi dari PWI.
Saibansah Dardani menyambut hangat gagasan yang disampaikan Rony. Selama ini UMKM Batam terhambat dengan sejumlah regulasi yang membebaninya dengan pajak.
“Ini harus dicarikan solusi terbaiknya. Sehingga, UMKM Batam bisa bertumbuh di tengah pertumbuhan angka investasi asing di Batam,” kata Saibansah yang akrab disapa Cak Iban.
Cak Iban menambahkan, salah satu gagasan Rony yang patut didukung adalah mengenal clustering untuk pemasaran produk UMKM Batam ke pangsa pasar nasional guna membuka akses pemasaran lebih luas.
“Alhamdulillah, BI Kepri dan PWI Kepri telah satu pemikiran untuk bersama-sama memajukan UMKM Batam dengan membuka akses pasar nasional yang lebih luas,” tegasnya.
