Jakarta – Pemerintah disarankan membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera mengingat luasnya wilayah terdampak dan beragamnya jenis kerusakan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan bencana banjir bandang dan longsor telah melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skala kerusakan yang masif membutuhkan penanganan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif.
“Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias 2004, gempa, likuifaksi, banjir, hingga longsor. Namun, banjir dan longsor yang disertai kerusakan lingkungan secara masif seperti saat ini belum pernah kita alami. Karena itu, kehadiran badan khusus sangat diperlukan,” kata Alex di Jakarta, Sabtu 3 Januari 2026.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kuala atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada Januari 2026. Satgas Kuala difokuskan pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur sekaligus mengolah air berlumpur menjadi air bersih.
“Kami menilai Satgas ini layak ditingkatkan statusnya menjadi badan khusus. Dengan begitu, tugasnya tidak hanya mengeruk sungai, tetapi juga menangani dampak bencana secara lebih menyeluruh serta mengatasi kendala teknis terkait kewenangan,” ujar Alex.
Alex menambahkan potensi bencana diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama seiring prakiraan BMKG yang menyebutkan curah hujan tinggi masih akan terjadi hingga Maret 2026.
Keberadaan badan khusus juga akan mempermudah pengelolaan anggaran pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan mekanisme tersebut, pendanaan tidak lagi tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
“Anggaran bisa diletakkan pada satu badan khusus dan dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. Artinya, tidak perlu mengubah Undang-Undang APBN,” jelasnya.
Alex menilai badan khusus akan memberikan kepastian kepada pemerintah daerah dan para penyintas bahwa negara hadir secara langsung, terencana, dan berkelanjutan dalam penanganan bencana.
“BRR Aceh-Nias diakui dunia karena kepemimpinannya yang efektif dan manajemen yang transparan tanpa korupsi. Kita berharap keberhasilan itu bisa terulang dalam penanganan bencana banjir di Sumatera,” katanya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dampak banjir dan longsor di Sumatera menyebabkan kerusakan pada 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, serta 34 jembatan.
Hingga Jumat 2 Januari 2026, jumlah korban meninggal dunia tercatat 1.157 jiwa, dengan rincian 530 jiwa di Aceh, 365 jiwa di Sumatera Utara, dan 262 jiwa di Sumatera Barat. Korban yang masih dinyatakan hilang berjumlah 165 orang, sementara jumlah pengungsi mencapai 380.287 jiwa dengan mayoritas berada di Provinsi Aceh sebanyak 356.658 jiwa.
