Jakarta — Partai Buruh menggelar diskusi daring bertajuk “Strategi Ekonomi Politik Kelas Pekerja Menghadapi Eskalasi Geopolitik” dalam sesi Imajinesia#11, Senin (9/3/2026). Diskusi ini membahas dampak konflik militer Iran dan Amerika Serikat-Israel terhadap kelas pekerja Indonesia serta solusi kebijakan yang dapat ditempuh.
Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli menyatakan bahwa konflik tersebut telah mendorong kenaikan harga energi dan melemahkan nilai tukar rupiah, yang berpotensi meningkatkan biaya produksi nasional. Ia memperingatkan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya jumlah pekerja informal akibat tekanan tersebut.
“Tren daya beli menurun, banyak calon kelas menengah turun ke kelas rentan, ini berarti akan semakin banyak orang miskin,” ujar Dipo.
Dipo juga menilai pertumbuhan PDB 5% bersifat semu karena 195 juta penduduk Indonesia masih berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta per bulan. Ia mengusulkan agar pemerintah mengalihkan sebagian anggaran dari program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk memperkuat subsidi energi.
Sementara itu, Deputi Departemen Ideologi Partai Buruh Hizkia Yosie Polimpung menilai konflik geopolitik yang dilancarkan Amerika Serikat merupakan upaya memperkuat fondasi moneter dolar di tengah tren dedolarisasi global. Menurutnya, kebijakan militer pemerintahan Donald Trump bertujuan menjaga kepercayaan investor terhadap surat utang Amerika Serikat.
Perwakilan Suara Marsinah-Partai Buruh, Anindya Sabrina, menegaskan bahwa Partai Buruh harus mendukung upaya deeskalasi konflik melalui jalur parlemen maupun ekstra-parlementer. Ia juga mendorong agar APBN dirancang sebagai pelindung sosial, bukan menambah beban rumah tangga miskin, dengan menolak pemotongan anggaran pendidikan, kesehatan, dan Bantuan Langsung Tunai.
“APBN harus dirancang untuk mengatasi gangguan eksternal seperti ketegangan geopolitik, bukan menambah beban rumah tangga miskin,” tegasnya.
Anindya turut mengusulkan penguatan koperasi dan UMKM melalui insentif fiskal, pembentukan dana solidaritas bagi pekerja yang di-PHK, serta pembangunan lumbung pangan lokal di kawasan industri sebagai langkah membangun ketahanan ekonomi komunitas.
