Batam — Rapat pembahasan investasi kawasan industri di Batam berakhir dengan keputusan penundaan dua pekan setelah Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menegaskan bahwa Batam sejatinya tidak memerlukan skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Purbaya Yudhi Sadewa, memutuskan pembahasan di-hold sambil menunggu arahan dari kementerian terkait hingga Presiden.
Li Claudia menekankan bahwa Batam memiliki keistimewaan mendasar dibanding daerah lain: seluruh lahannya milik negara dan dikelola BP Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Karena itu, ia menilai pemberian PSN justru bertentangan dengan filosofi dasar pengelolaan Batam.
“Batam itu se-Indonesia hanya Batam yang beda lahannya. Batam itu lahannya milik negara. Batam itu FTZ. Tetapi Batam punya 2 PSN dan 4 KEK. Sebenarnya Batam itu tidak perlu PSN,” kata Li Claudia.
Ia juga mengkritik model PSN yang memberikan lahan dalam skala sangat luas kepada pihak tertentu, sementara pembangunan infrastrukturnya tetap diharapkan dibiayai pemerintah. “PSN ini satu orang dikasih lahan yang luas sekali sampai ribuan hektare. Tetapi infrastrukturnya mesti pemerintah yang bangun. Mendingan balikin ke kami saja, biar BP Batam yang mengelola lahannya,” ujarnya.
Li Claudia turut mengungkap bahwa salah satu pihak pemegang penetapan proyek hingga kini belum memenuhi kewajibannya kepada negara. “Satu sen pun mereka belum bayar,” tegasnya.
Kesenjangan Lahan dan Bayang-bayang Rempang
Dalam rapat yang sama, perwakilan perusahaan Wiraraja GESEIP, Akhmad Maruf Maulana, mengakui lahan yang benar-benar telah dikuasai baru sekitar 7 hektare dari kebutuhan sekitar 100 hektare. Sementara dari sisi BP Batam, luasan PSN yang dibahas disebut mencapai 3.759 hektare.
Li Claudia mengingatkan bahwa Batam baru saja melewati gejolak besar terkait pengadaan lahan pada proyek Rempang Eco-City. “Kemarin ada namanya Rempang Eco City, itu isunya luar biasa. Dan kami dalam suasana mendinginkan masyarakat setempat sekarang,” ujarnya.
Purbaya Minta Kejelasan Kebijakan Pusat
Mendengar paparan tersebut, Purbaya mengaku baru memahami akar persoalan yang sesungguhnya dan enggan memutuskan tanpa kejelasan arah kebijakan dari pemerintah pusat.
“Saya pengen tahu kebijakannya apa. Jadi saya nggak bisa memutuskan suka-suka saya. Menko maunya apa? Batam mau diapain?” ujar Purbaya.
Ia menegaskan dua skenario yang mungkin diambil: melanjutkan model lama dan mempercepat investasi, atau merombak total desain kebijakan pengelolaan Batam. “Kalau model yang lama yang jalan, ini akan saya percepat, betulan. Tapi kalau misalnya lebih bagus di-handle sendiri, ya handle yang betul nanti,” katanya.
Di akhir rapat, Purbaya memutuskan pembahasan ditahan selama dua pekan. “Ini kita hold dulu ya. Dua minggu kelihatan semuanya apa kita mau ngapain ke depan. Karena ini kalau nggak, investasinya berhenti juga kan. Jadi kita ambil posisi yang fair,” pungkasnya.
