Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa konflik di Timur Tengah memperburuk kondisi fiskal global yang sudah rentan. Peringatan itu termuat dalam laporan Fiscal Monitor terbaru yang dirilis IMF.
Kepala Urusan Fiskal IMF, Rodrigo Valdes, menyatakan pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas sebagai respons terhadap lonjakan harga energi. Menurutnya, bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran lebih efektif karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar.
“Pemerintah sebaiknya tidak mengandalkan subsidi bahan bakar secara luas. Bantuan tunai yang bersifat sementara dan tepat sasaran merupakan opsi yang lebih efektif, karena tidak mengaburkan sinyal harga di pasar,” ujar Valdes.
IMF memproyeksikan utang pemerintah di seluruh dunia akan menembus 100 persen dari PDB pada 2029, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya, dan terus meningkat hingga 102,3 persen pada 2031. Level tersebut merupakan yang tertinggi sejak era pasca-Perang Dunia II. Biaya pembayaran bunga utang global juga meningkat mendekati 3 persen dari PDB pada 2025, naik dari 2 persen empat tahun sebelumnya.
IMF juga memperingatkan bahwa jika konflik memburuk dan harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga 2027, ekonomi global berisiko masuk ke zona resesi.
Selain tekanan dari konflik, IMF menyoroti sejumlah risiko struktural yang menekan ruang fiskal negara, antara lain meningkatnya peran hedge fund sebagai pemegang utang, penerbitan utang jangka pendek oleh banyak negara, gejolak pasar saham berbasis AI, fragmentasi perdagangan, serta biaya transisi energi dan iklim.
Valdes mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk segera melakukan konsolidasi fiskal setelah krisis mereda dan tidak menunda perbaikan anggaran.
