Penulis: Bowo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi serius ngulik dugaan korupsi di proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh. Meski proyek ini jadi salah satu ikon besar infrastruktur nasional, KPK nggak ragu buat ngecek kemungkinan ada “main curang” di dalamnya. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, bilang pihaknya yakin banget Presiden Prabowo Subianto bakal terbuka dan dukung penuh proses hukum kalau nanti memang terbukti ada korupsi. “Kalau nggak ada, ya selesai. Tapi kalau ada, kita sampaikan ke Presiden, dan beliau pasti menerima,” kata Tanak, Kamis (6/11/2025). Menurut Tanak, Prabowo udah jelas menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, salah satunya lewat Asta Cita poin ketujuh,…

Peta ekonomi digital Indonesia mulai bergeser, Gen Z! Kalau dulu transaksi e-commerce banyak didominasi Pulau Jawa, sekarang justru daerah-daerah di luar Jawa yang lagi ngebut banget. Menurut Stephanie Susilo, Senior Director Tokopedia dan TikTok E-commerce Indonesia, lonjakan ini terlihat jelas dari program kampanye besar kayak Promo Guncang 10.10. “Daerah-daerah di luar Jawa nunjukin potensi luar biasa, bukti kalau e-commerce udah makin merata,” katanya, Rabu (5/11/2025). Siapa aja sih juaranya? Stephanie bilang, tren ini buktiin kalau ekonomi digital Indonesia sudah nggak lagi terpusat di kota besar aja. Bahkan, e-commerce kini nyumbang sekitar 72% dari total sektor digital, dan sektor digital sendiri…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akhirnya resmi menjatuhkan sanksi ke tiga anggota DPR: Nafa Urbach, Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni. Ketiganya dinilai melanggar kode etik setelah aksi unjuk rasa besar di Senayan pada 25–31 Agustus 2025 lalu. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun, MKD memutuskan Nafa Urbach diskors 3 bulan, Eko Patrio 4 bulan, dan Ahmad Sahroni 6 bulan. Sanksi mulai berlaku sejak putusan dibacakan dan mengikuti masa nonaktif dari partai masing-masing — NasDem untuk Nafa dan Sahroni, serta PAN untuk Eko. Sementara dua nama lain, Adies Kadir dan Uya Kuya, dinyatakan clear alias tidak terbukti…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR baru aja ngumumin hasil sidang etik buat lima anggota DPR yang diduga melanggar kode etik. Nama-namanya nggak main-main — ada Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Adies Kadir dari Golkar, plus duo PAN, Uya Kuya dan Eko Patrio. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, keputusan MKD ini udah adil dan seharusnya jadi pelajaran penting buat semuanya. “Sebagai pelanggaran pertama, hukumannya sudah cukup adil. Yang penting, mereka belajar dari sini,” kata Fickar di Jakarta, Kamis (6/11/2025). Fickar juga mengingatkan biar nggak ada pihak yang malah ribut di medsos atau pakai buzzer…

Kabar soal pemutihan iuran BPJS Kesehatan lagi ramai dibahas nih. Kebijakan ini emang niatnya bagus — bantu masyarakat yang kesulitan bayar iuran biar tetap bisa akses layanan kesehatan. Tapi, menurut Netty Prasetiyani, anggota DPR RI dari PKS, pelaksanaannya harus super ketat dan tepat sasaran. “Penghapusan tunggakan nggak boleh asal kasih. Harus lewat verifikasi yang teliti, dan cuma buat peserta yang bener-bener nggak mampu,” tegas Netty, Kamis (6/11/2025). Dia ngingetin, jangan sampai pemutihan ini disalahpahami kayak “bebas tunggakan buat semua”. Harus ada mekanisme yang jelas biar cuma orang miskin dan rentan ekonomi yang dapet manfaatnya. Selain itu, Netty juga soroti pentingnya…

Presiden Prabowo Subianto resmi membuka pabrik petrokimia raksasa Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). Pabrik ini jadi salah satu investasi asing terbesar di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 65 triliun (setara US$ 4 miliar) dari Korea Selatan. Prabowo bilang, proyek ini bukan cuma soal angka besar, tapi juga bukti kalau dunia internasional percaya sama Indonesia. Ia berharap semua pihak ikut menjaga agar investasi ini bisa terus memberi dampak positif buat rakyat. “Saya bangga. Kita harus dukung investasi asing karena mereka percaya sama kita. Mereka bawa uang hasil kerja keras puluhan tahun untuk ditanam di sini. Jadi kita wajib…

Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi jadi sorotan publik setelah bilang siap tanggung jawab penuh atas kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh. Tapi, pengamat politik Selamat Ginting menilai, ucapan Prabowo ini nggak cuma sekadar pernyataan tanggung jawab — ada makna politik yang dalam di baliknya. Menurut Ginting, lewat pernyataan itu, Prabowo sebenarnya juga menyindir halus pemerintahan sebelumnya. “Kalimat Prabowo itu bersayap. Dia bilang siap tanggung jawab, tapi sebenarnya juga mengingatkan bahwa masalah proyek ini dimulai di era Presiden sebelumnya,” kata Ginting di YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (5/11/2025). Ginting menjelaskan, sikap Prabowo ini menunjukkan gaya kepemimpinan yang berani dan tegas.…

Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi buat gebrakn baru. Ide cemerlang di kali ini adalah kereta khusus buat petani. Tujuannya biar hasil panen bisa cepat sampai ke pembeli tanpa ribet lewat banyak perantara. Gagasan ini langsung dapet dukungan dari Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono. Menurutnya, ide “kereta petani” ini bisa jadi langkah strategis buat mempercepat hilirisasi pertanian—alias bikin produk pertanian punya nilai tambah dan lebih cepat nyampe ke pasar. “Kalau distribusi hasil panen makin cepat, petani bisa dapet harga lebih bagus, dan pembeli juga bisa beli dengan harga lebih murah. Semua diuntungkan,” kata Riyono di Jakarta, Rabu (5/11/2025).…

Presiden Prabowo Subianto punya jurus baru buat nutup utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang nilainya tembus Rp116 triliun. Bukan lewat pajak tambahan, tapi dari uang hasil sitaan korupsi dan efisiensi anggaran pemerintah. Prabowo bilang, pemerintah siap nyicil utang itu sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Menurutnya, proyek Whoosh punya banyak manfaat, mulai dari ngurangin macet, polusi, sampai mempercepat perjalanan antara dua kota besar itu. “Pokoknya nggak ada masalah. Kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya banyak banget, jadi harus dihitung semua,” ujar Prabowo. Prabowo juga menegaskan, tanggung jawab penuh atas proyek ini kini dipegang pemerintah pusat. Ia berencana…

Drama politik di Riau memanas! Gubernur Riau, Abdul Wahid, resmi jadi tersangka kasus korupsi setelah ditangkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada Rabu (5/11/2025), Abdul Wahid tampil mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK, bersama dua orang dekatnya — Kadis PUPR Riau, Muhammad Arif Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam. Ketiganya digiring ke konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Kasus ini berawal dari dugaan pemerasan dalam penganggaran proyek di Dinas PUPR Riau. Dalam OTT yang dilakukan sejak Senin (3/11), KPK menangkap sejumlah pejabat, termasuk Sekdis PUPR, Ferry Yunanda, dan lima kepala…