Pemerintah dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Tapi nggak semua orang setuju. Salah satunya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, yang menilai langkah itu sebagai kemunduran dalam menghargai nilai demokrasi.
“Kalau memang mau dilakukan, ya silakan saja. Tapi itu sama saja menjadikan sosok yang punya catatan kelam soal KKN dan pelanggaran HAM sebagai teladan,” kata Ray, dikutip Selasa (4/11/2025).
Menurut Ray, di masa Orde Baru, demokrasi justru diberangus dan praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) tumbuh subur. “Soeharto pernah disebut menyuburkan KKN. Di eranya juga terjadi pelanggaran HAM yang masif,” tegasnya.
Ray juga menanggapi pernyataan dari politisi PSI yang menuding PDIP belum berdamai dengan sejarah Soeharto. Ia menilai tudingan itu keliru. “Ini bukan soal berdamai, tapi soal jangan melupakan sejarah. Bung Karno bilang “Jas Merah” — jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Gus Dur pun bilang, ‘maafkan musuhmu, tapi jangan lupakan kesalahannya’,” ujarnya.
Menurut Ray, generasi sekarang harus paham kenapa semboyan “Jas Merah” itu penting. “Kita dulu pernah hidup di era otoriter, dan 1998 jadi titik balik menuju demokrasi. Reformasi itu yang bikin Jokowi bisa jadi presiden. Kok sekarang malah mau melupakan pengorbanan rakyat demi melawan kediktatoran Soeharto?” tambahnya.
Ray menegaskan, memberi gelar pahlawan ke Soeharto bukan cuma soal penghargaan pribadi, tapi juga soal bagaimana bangsa ini menghormati nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diperjuangkan rakyat sejak reformasi.
