Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mendesak pemerintah melakukan pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap praktik penyerobotan tanah milik warga korban banjir bandang di Sumatra, Kamis (11/12/2025).
“Kalau memang ada potensi itu, saya minta pemerintah bersama aparat tegas mengawasi, menjaga, dan menindak setiap praktik penyerobotan,” kata Rivqy kepada wartawan.
Pernyataan ini merespons pernyataan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya yang menyebutkan adanya potensi mafia tanah di lahan sawah warga yang terendam banjir bandang.
Rivqy menekankan pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata. “Kalau sudah dikatakan ada mafia tanah, maka pemerintah dan aparat harus berdiri tegak dan tegas sejajar dengan kepentingan rakyat,” kata legislator PKB ini.
Rivqy mendorong BUMN, Perhutani, dan badan milik negara lainnya untuk melindungi hak tanah warga yang terdampak banjir bandang.
“Jangan sampai ada satu inci pun tanah rakyat yang dirampas atau diserobot oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kelengahan warga. Semua instrumen negara harus berada di barisan rakyat,” katanya.
