Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, meminta pemerintah berhati-hati dalam merumuskan kebijakan ekonomi agar tidak memicu pelarian modal dari sektor strategis seperti kelapa sawit, pertambangan, dan migas.
Firman menyatakan regulasi yang dinilai tidak ramah investasi dapat mendorong pelaku usaha memindahkan kegiatan bisnisnya ke negara lain. “Saya khawatir nanti malah kebijakan ini akan menguntungkan negara lain. Seperti sawit, itu akhirnya Malaysia yang akan booming. Atau sebaliknya, sawit itu nanti mungkin malah para pelaku usaha akan hijrah ke Afrika,” ujarnya, Jumat, 22 Mei 2026.
Firman menilai negara-negara di Afrika mulai serius mengembangkan industri sawit dengan belajar dari pengalaman Indonesia, sehingga berpotensi menjadi pesaing apabila iklim regulasi dalam negeri tidak segera diperbaiki.
Ia juga menyoroti wacana kebijakan yang dinilai memberikan kontrol terlalu besar kepada negara, termasuk potensi monopoli ekspor oleh BUMN. Menurut Firman, persoalan seperti praktik under invoicing seharusnya diatasi melalui penguatan pengawasan, bukan pengambilalihan peran swasta. “Harusnya fungsi pengawasannya yang ditingkatkan, bukan kemudian diambil alih seperti itu,” katanya.
Firman juga menyebut Indonesia masih tertinggal dari Malaysia yang telah memiliki undang-undang khusus perlindungan sektor kelapa sawit, sementara regulasi serupa di Indonesia dinilai belum memadai. Ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan tetap memberikan kepastian usaha agar investasi strategis tidak berpindah ke negara lain.
