Batam – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 resmi dibuka di Aston Hotel Batam, Minggu (18/1/2026) malam. Ratusan bupati dari seluruh Indonesia hadir dalam acara tersebut.
Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyoroti tren sentralisasi kebijakan yang dinilai menyempitkan ruang gerak otonomi daerah dalam satu dekade terakhir.
“Kabupaten adalah ujung tombak pelayanan. Namun, belakangan ini kebijakan nasional seolah menarik kembali kendali ke Jakarta. Jika daerah terus dikurangi kewenangannya, terutama dalam hal pengelolaan fiskal, kita seolah mengabaikan potensi komplikasi sosial-politik di masa depan,” kata Bursah yang juga Bupati Lahat.
Bursah mengkritik instrumen fiskal pusat yang tidak sinkron dengan kebutuhan riil di pedesaan, termasuk kebijakan likuiditas perbankan yang minim dampak pada daya beli lokal. Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal untuk menghargai kedaulatan daerah.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengapresiasi kepercayaan Apkasi menjadikan Batam sebagai tuan rumah. “Tema ‘Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera’ mencerminkan komitmen bersama agar pembangunan daerah sejalan dengan delapan misi utama pembangunan nasional,” ujarnya.
Rakernas ini melibatkan mitra strategis. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), beasiswa, hingga penanganan stunting dan promosi Minyak Makan Merah. Bank Tabungan Negara (BTN) meluncurkan Digikab by Bale, platform transformasi digital kabupaten untuk akselerasi pelayanan publik.
Apkasi meluncurkan buku “25 Praktik Terbaik Pemerintah Kabupaten” yang merangkum terobosan inovatif dalam tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi. Amsakar Achmad secara simbolis menerima buku tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy Mas’ud mengingatkan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif.
“Masa depan kita ada pada kualitas SDM yang mampu mengelola ekonomi hijau dan biru. Provinsi berkomitmen menjadi akselerator, bukan penghambat birokrasi,” kata Gubernur Kalimantan Timur tersebut.
Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, selaku Dewan Penasehat Apkasi wilayah Kepri, mengajak delegasi menjadikan pertemuan ini sebagai titik balik penguatan sinergi nasional.
Acara ditutup dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim dan dhuafa di Batam oleh pengurus Apkasi dan kepala daerah yang hadir.
