Batam – Pemerintah Kota Batam akan melakukan pendataan terhadap 60 pasar di Batam menggunakan drone untuk memetakan permasalahan sampah dan penataan pedagang. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, usai menerima audiensi Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO) Kota Batam di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Selasa (21/4/2026).
Dari 60 pasar yang akan didata, sebanyak 54 di antaranya merupakan pasar swasta. Pendataan dengan teknologi drone dilakukan untuk memetakan kondisi riil di lapangan secara cepat dan akurat.
ASPARINDO mengungkapkan bahwa jumlah pedagang kaki lima yang meningkat hingga 30 persen berdampak pada tingginya volume sampah di pasar. Kondisi itu diperparah oleh terbatasnya infrastruktur seperti kontainer dan armada pengangkut sampah, khususnya di pasar-pasar swasta.
Li Claudia menyatakan bahwa penataan pedagang dan pengelolaan sampah harus dilakukan secara bersamaan. “Jika pasar tertata, pengelolaan sampah akan lebih mudah. Keduanya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Pemerintah akan melakukan penanganan sampah secara bertahap dengan skala prioritas pada pasar yang kondisinya paling memprihatinkan. Koordinasi antara BP Batam dan Pemko Batam disebut menjadi kunci dalam pelaksanaan di lapangan.
“Penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan target perbaikan di sejumlah lokasi setiap hari. Dalam pelaksanaannya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci, terutama antara BP Batam dan Pemko Batam,” kata Li Claudia.
Sementara solusi jangka panjang disiapkan, pengangkutan sampah rutin dipastikan tetap berjalan. Li Claudia menegaskan bahwa tujuan akhir dari program ini adalah membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan bagi Kota Batam.
