Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai capaian indikator ekonomi makro Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dirasakan masyarakat. Ia mendorong pemerintah memperkuat ekonomi desa sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional, Rabu, 29 April 2026.
“Publik tidak selalu membaca laporan ekonomi, tetapi sangat peka ketika harga beras dan bahan pokok lain perlahan naik,” ujar Azis.
Azis mengakui pemerintah mencatat sejumlah indikator positif. Pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen, inflasi sekitar 2,5–3 persen, dan rasio utang terhadap PDB relatif aman di level 38–40 persen. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank juga menilai ekonomi Indonesia cukup tangguh menghadapi tekanan global.
Namun, ia menegaskan angka-angka tersebut belum merepresentasikan realitas di lapangan.
“Secara statistik, daya beli mungkin terjaga, tetapi dalam praktik, banyak keluarga mulai mengurangi kualitas konsumsi, bukan karena pilihan, melainkan karena keterpaksaan,” katanya.
Untuk itu, Azis mendorong pemerintah membangun model klaster pangan desa mandiri yang mencakup kredit berbunga rendah, penyediaan benih unggul, pendampingan berbasis data, serta perluasan akses pasar melalui koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Negara tidak cukup hadir sebagai regulator, tetapi harus menjadi enabler,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa reforma agraria perlu dilanjutkan dengan pengelolaan lahan yang produktif dan terhubung dengan pasar, bukan sekadar redistribusi.
Sektor pertanian Indonesia hanya menyumbang sekitar 12–13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, namun menyerap 27–30 persen tenaga kerja. Sekitar 40 persen penduduk Indonesia masih tinggal di wilayah perdesaan.
Azis menilai desa selama ini berfungsi sebagai bantalan sosial ketika sektor lain mengalami tekanan, meski perannya kerap tidak tercatat dalam indikator ekonomi formal. Tantangan yang masih dihadapi meliputi birokrasi, konflik agraria, dan keterbatasan akses pembiayaan bagi petani kecil.
