Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memastikan keamanan jemaah haji Indonesia di tengah situasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah.
Hal itu disampaikan Selly kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 April 2026, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII bersama Menteri Haji dan Umrah RI.
Selly menyatakan pemerintah telah menyiapkan tiga skenario dalam menghadapi eskalasi situasi, yakni jemaah tetap berangkat dengan pengamanan ketat, pembatalan oleh pihak Indonesia, serta penutupan oleh Pemerintah Arab Saudi.
Terkait jaminan keamanan, Selly menegaskan bahwa dalam situasi geopolitik yang dinamis tidak ada jaminan yang bersifat absolut. Namun, ia mendorong pemerintah memaksimalkan seluruh instrumen pengamanan, mulai dari pengalihan jalur penerbangan ke rute yang lebih aman, diplomasi untuk menjamin koridor aman bagi jemaah Indonesia sebagai non-kombatan, hingga kesiapan protokol evakuasi darurat.
Komisi VIII DPR RI juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Pertama, pemerintah diminta transparan dalam menyosialisasikan setiap skenario kepada calon jemaah. Kedua, memastikan kesiapan layanan di titik krusial seperti bandara Jeddah dan Madinah, termasuk kehadiran tim siaga 24 jam. Ketiga, menjamin profesionalitas syarikah penyedia layanan agar tidak mengulang persoalan pelayanan seperti tahun sebelumnya. Keempat, melakukan perhitungan ulang kapasitas layanan mencakup akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
Selain itu, Selly juga meminta pemerintah memastikan hak keuangan jemaah terlindungi. Jika terjadi pembatalan, mekanisme pengembalian dana harus jelas dan transparan.
Selly menegaskan Komisi VIII DPR RI akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh proses penyelenggaraan haji tahun ini.
