Jakarta – Ketua MPP PKS, Mulyanto, meminta pemerintah membuka secara transparan skema penentuan harga BBM bersubsidi. Permintaan itu disampaikan menyusul viralnya struk pembelian Pertalite yang mencantumkan harga keekonomian sebesar Rp16.088 per liter — lebih tinggi dari harga jual Pertamax di pasaran yang sebesar Rp12.300 per liter.
"Pemerintah mestinya transparan dalam menentukan harga keekonomian BBM ini," kata Mulyanto, Jumat (8/5/2026).Mulyanto, yang juga mantan anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024, mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit formula yang digunakan dalam menghitung harga keekonomian BBM bersubsidi guna memastikan angka yang digunakan mencerminkan kondisi riil.
Ia juga mempersoalkan dasar teknis dari angka yang beredar. Menurut Mulyanto, Pertalite dengan RON 90 seharusnya memiliki biaya produksi lebih rendah dibanding Pertamax RON 92 yang membutuhkan proses pengolahan dan komponen blending lebih kompleks.
"Ketika muncul angka harga keekonomian Pertalite yang jauh lebih tinggi dari harga jual Pertamax, maka yang patut dikaji bukan realitas industrinya, melainkan formulasi kebijakan yang digunakan," ujarnya.Mulyanto menekankan bahwa perhitungan subsidi BBM perlu bersifat transparan, rasional, dan akuntabel, terutama di tengah fluktuasi harga energi global, agar kebijakan subsidi tetap mampu melindungi daya beli masyarakat.
